METROPOLITAN - Jika bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor berkurang setengahnya, berbeda dengan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta naik nyaris tiga kali lipat dari sebelumnya Rp 5 miliar. Tahun ini Pemkab Bogor mendapatkan suntikan dana hibah mencapai Rp 14 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda – Litbang) Syarifah Sofiah mengaku tidak tahu alasan Pemprov Jawa Barat menurukan nilai bantuan keuanganya untuk Pemkab Bogor. yang lebih mengetahui secara jelas, kenapa bantuan Banprov untuk Pemkab Bogor turun yakni mereka yang memberikan bantuan .
“Saya tidak tahu pasti alasan dari pemprov, makanya dalam waktu dekat ini permasalah ini akan ditanyakan lagi ke Bappeda – Litbang provinsi,” ujar Syarifah.
Sebagai informasi, pada anggaran 2018 ini, bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat hanya mencapai Rp 105,7 miliar. Nilai ini turun drastis dibandingkan tahun 2017 lalu, di mana Kabupaten Bogor mendapatkan porsi bantuan cukup besar mencapai lebih dari Rp 200 miliar.
Dari nilai bantuan Rp 105,7 miliar tersebut semuanya dialokasikan untuk program non fisik dengan rincian Rp 43 miliar untuk membayar premi BPJS bagi keluraga miskin, Rp 23 miliar digunakan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong dan Leuwiliang dan sisanya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru honor SD/MI.
“Bappeda – Litbang sudah mengusulkan paket-paket pekerjaan fisik ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kenapa tahun ini tidak ada atau tidak diakomodir, itu yang akan kami tanyakan nanti ke Bappeda dan Litbang provinsi,” kata Syarifah.
Meski begitu, bantuan hibah dari DKI bisa naik menjadi Rp14 miliar. "Dari 14 Miliar, kebanyakan program yang akan dibiayai dana hibah dari DKI Jakarta yakni pengendalian masalah banjir," bebernya.
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya menduga, penurunan bantuan keuangan, disebabkan kejadian 2017, di mana banyak proyek fisik yang dibiayai APBD provinsi tidak terlaksana. Penurunan Banprov menjadi pelajaran berharga bagi para pengambil kebijakan di Kabupaten Bogor agar lebih serius lagi ketika mendapatkan amanah dari pihak provinsi atau pihak lainnya. “Saya minta program yang masuk di DAK dan pernah gagal lelang diprioritaskan Pemkab Bogor. Jangan sampai kembali gagal lelang dan masyarakat banyak dirugikan, “pungkasny.
(ads/b/feb)
