Senin, 22 Desember 2025

Ada Sabotase di Ceceran KTP-el

- Senin, 28 Mei 2018 | 08:41 WIB

-
METROPOLITAN - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencurigai adanya hal yang tak beres dari temuan sejumlah Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el yang berceceran di Jalan Raya, Salabenda, Kecamatan Semplak, Sabtu (26/5). Tjahjo sampai-sampai memerintahkan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Biro Hukum Kemendagri segera melakukan investigasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Tjahjo, ia ingin orang yang bertanggung jawab atas tercecernya KTP-el itu ditemukan. Dia juga ingin melibatkan polisi untuk mengusut tuntas kejadian ini. "Pasti ada unsur sabotase," curiganya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh sempat menyatakan bahwa KTP-el yang tercecer itu sudah rusak. Kartu itu diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu menuju gudang Kementerian Dalam Negeri di Semplak, Bogor. Namun, Tjahjo mempertanyakan kebijakan Ditjen Dukcapil yang tak langsung menghancurkan KTP-el rusak itu. Ia juga mempertanyakan mengapa kartu rusak itu diangkut dalam kardus mi instan.

"Dan kenapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor? Kok pakai mobil terbuka dan tidak dijaga?" ucapnya seraya menekankan bahwa Ditjen Dukcapil seharusnya mewaspadai potensi penyalahgunaan KTP-el rusak. "Walau hanya ratusan yang tercecer dan tidak ada nama palsu," tambahnya.

Kepada Dirjen Dukcapil Tjahjo memerintahkan agar KTP-el yang rusak, salah dan tidak valid dihancurkan sekarang juga. Kartu tersebut dilarang dibawa ke gudang mana pun agar tak disalahgunakan. Dia juga meminta usulan mutasi pejabat Ditjen Dukcapil. Dia meminta pejabat yang bertanggung jawab dipecat. "Saya berpendapat sebagai Mendagri, ini sudah bukan kelalaian tapi sudah unsur kesengajaan," ujarnya.

Sementara itu, buntut tercecernya KTP-el di jalanan ini mengundang kritikan dari Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Sebab, menurut politikus PKS ini, peristiwa itu bentuk keteledoran pemerintah. "Pertama, ini teledor. Saat masyarakat banyak kesulitan dapat KTP-el tiba-tiba ada banyak KTP-el berserakan di jalan raya di Bogor. Kemendagri perlu merapikan SOP pengiriman KTP-el ini," kata Mardani via akun Twitter-nya, kemarin. Dia mempertanyakan soal bagaimana bisa KTP-el yang diduga beralamat di Sumatera Selatan dibawa ke Jawa Barat. Dia mendorong agar ada audit untuk menelusuri peristiwa ini. "KTP-el itu beralamat Sumatera Selatan, perlu diaudit bagaimana KTP-el rusak punya Sumsel adanya di Jabar. Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. Untuk apa KTP-el rusak dikumpulkan? #AuditEKTPtercecer," katanya. Audit harus dilakukan transparan dan terfokus. Bila tak ada keseriusan menyelesaikan masalah KTP-el ini, maka Kemendagri bisa dinilai gagal oleh masyarakat dalam menyelidiki peristiwa ini. Soalnya, KTP-el berfungsi pada pemilu. "Segera lakukan penyelidikan fokus di audit dan transparan, karena seperti diketahui fungsi KTP-el sangat vital jelang pilkada/pemilu," kata Mardani. "Musnahkan segera semua KTP-el rusak, audit segera. Bukan dimusnahkan setelah ramai. Dan harusnya dimusnahkan di tempat KTP-el itu dibuat. Bukan dibawa ke Jabar atau daerah lain," tambahnya mengakhiri sepuluh cuitan di akun Twitter-nya.

(tem/det/rez/run)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini

X