Pantauan Metropolitan, rapat pleno rekapitulasi yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman berjalan alot. Hingga pukul 22:30 WIB, pleno yang dimulai sekitar pukul 10:00 WIB belum juga usai lantaran dihujani interupsi saksi pasangan calon (paslon). Interupsi banyak diajukan saksi paslon nomor tiga. Mereka meminta kejelasan dan koreksi terkait tidak sinkronnya daftar pemilih di sejumlah kecamatan. Akibatnya, pleno sempat beberapa kali diskors untuk memberi kesempatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengoreksi hal-hal teknis yang keliru.
Dari hasil rapat pleno, pasangan Fitri Putra Nugraha (Nungki)-Bayu Syah Johan memperoleh 177.153 suara atau sekitar 7,99 persen. Pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan memperoleh 912.221 suara atau sekitar 41,12 persen. Sedangkan pasangan nomor urut tiga Ade Ruhandi-Ingrid Kansil memperoleh 859.444 suara atau sekitar 38,74 persen. Pasangan nomor empat Gunawan Hasan-Fikri Rhoma meraih 100.745 suara atau 4,54 persen dan Ade Wardhana-Asep Ruhiyat mendapat 168.733 suara atau 7,61 suara. "Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan hasil rekapitulasi malam ini sebelum jam 00:00 WIB. Dari hasil hari ini, pasangan nomor urut dua unggul," kata Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Subakti usai pleno.
Sementara itu, Saksi Tim Pemenangan Hadist Usep Suratman bersyukur hasil real qount yang dilakukan tim sesuai hasil rekapitulasi. Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen pendukung dan masyarakat Kabupaten Bogor yang telah menyukseskan pilkada Kabupaten Bogor. "Kemenangan ini kemenangan masyarakat Bogor, kemenangan Pancakarsa. Kita masih harus berjuang merealisasikan semua program," kata Usep yang juga Wakil Tim Pemenangan Hadist.
Pasangan Ade-Iwan pun bakal segera mewujudkan Pancakarsa. Saat kampanye dulu, Pancakarsa selalu digaungkan ke masyarakat Kabupaten Bogor. Melalui Pancakarsa, ada lima program unggulan untuk memajukan Kabupaten Bogor, yakni Bogor Membangun, Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Beradab dan Bogor Sehat. “Itu adalah lima program unggulan saya agar Bogor semakin maju dan nyaman untuk warganya,” tuturnya.
Dari kelima prioritasnya, Bogor Cerdas menjadi andalannya karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinannya nanti akan mengeluarkan Kartu Bodas (Bogor Cerdas). Ade ingin meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, mulai dari menekan angka putus sekolah yang saat ini berjumlah 1.117 siswa hingga membebaskan 758 bangunan SD dari bayang-bayang atap ambruk.
Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu, masalah pendidikan bukan cuma soal sarana, tetapi juga prasarana serta kesejahteraan pendidiknya. Sehingga pendidikan harus mendapatkan prioritas dengan porsi anggaran lebih besar. Bahkan nilainya harus melebihi 20 persen dari yang diwajibkan pemerintah pusat. “APBD 20 persen itu minimal. Ketika kita butuh anggaran yang lebih, kita bisa maksimalkan sampai 30 persen,” terangnya.
Saat ini, jelas Ade, APBD Kabupaten Bogor tercatat di angka Rp6,8 triliun. Artinya dengan kebijakan porsi anggaran 30 persen maka jatah untuk pendidikan bisa mencapai Rp2 triliun. “Dengan jumlah 758 sekolah rusak, ketika kami jumlahkan satu ruang belajar sekolah dengan pagu Rp180 juta, maka sekolah itu bisa kami tuntaskan paling lama dua tahun masa kepemimpinan,” ujarnya.
Calon wakil bupati Bogor Iwan Setiawan juga membeberkan cara menuntaskannya. Selain memanfaatkan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Bogor, pos anggaran dari APBD provinsi dan APBN pusat perlu dimaksimalkan. Menurutnya, lewat komunikasi politik bupati dengan pemerintah provinsi maupun pusat, kenaikan anggaran pendidikan 30 persen bukan hal mustahil. “Yang penting bagaimana kekuatan lobi dari bupati nanti untuk menyinergikan dengan anggaran provinsi dan pusat. Jadi memungkinkan dinaikkan menjadi 30 persen,” yakin Iwan.
Bukan hanya sekolah rusak, target Bogor Cerdas yang masuk program Pancakarsa juga menitikberatkan pada masalah lain. Termasuk pengentasan siswa putus sekolah lewat bantuan Kartu Bodas. Menurut Ade Yasin, persoalan angka putus sekolah yang jumlahnya mencapai ribuan siswa dilatarbelakangi kondisi ekonomi keluarga. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa banyak siswa yang putus sekolah karena ketidakmampuan keluarga membiayai pendidikan anaknya, baik pemenuhan alat-alat sekolah, seragam, buku paket maupun pembayaran uang pendaftaran masuk sekolah. “Itulah yang membuat Hadist hadir dengan memberikan Kartu Bodas itu sebagai bantuan untuk siswa yang kurang mampu,” beber Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.
Selain itu, sekolah madrasah dan pondok pesantren juga harus mendapat perhatian dan perlakuan adil. Wanita yang terjun sebagai pengacara ini menilai bahwa pondok pesantren harus diberikan keleluasaan untuk mengembangkan sistem pendidikannya dengan melakukan penyetaraan terhadap lembaga pendidikan pesantren dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18/2004 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. “Jadi kita fokus mendorong pesantren yang jumlahnya ribuan itu agar mereka diberikan ijazah dengan mendirikan PKBM dan penyetaraan melalui satuan pendidikan muadalah. Di samping itu juga kami akan memperhatikan insentif para guru, mulai dari guru PAUD, madrasah, pesantren hingga honorer melalui sertifikasi,” pungkasnya. (fin/c/els/run)
