METROPOLITAN - Nama Anton Sukartono Suratto jadi pembicaraan. Ini menyusul adanya somasi dari Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (FSA HMI) Lintas Generasi untuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). FSA HMI Lintas Generasi mensomasi SBY untuk mencoret Anton dari bacaleg dan menuding Anton memalsukan ijazah. Ketua FSA HMI Lintas Generasi Adel Setiawan mengatakan, somasi itu ditujukan kepada SBY karena dia mempunyai kewenangan membatalkan seseorang dari daftar bacaleg di PD. Selain itu, ASS juga diduga telah memalsukan gelar dan ijazahnya sejak menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. "Yang ingin kami titik beratkan pada kesempatan kali ini mengenai kewenangan ketua umumnya, dalam hal ini Pak SBY. Ini anggota DPR kan duduk sudah sepuluh tahun di DPR RI, masa Pak SBY nggak tahu ada anggotanya yang secara terang-terangan sudah melakukan tindakan yang mencederai nilai-nilai akademisi dan marwah anggota DPR RI," ujar Adel di Bakoel Kofie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018). Menurut Adel, somasi itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Sebab, saat ini merupakan tahapan di mana masyarakat dapat memberi tanggapan mengenai daftar calon legislatif sementara yang terdaftar di KPU. Sementara itu, Ketua DPP PD Jansen Sitindaon membantah tudingan tersebut. "Saya sudah komunikasi dengan Kang Anton Suratto barusan, terkait tuduhan ini akan dijawab secara resmi besok (hari ini, red). Tapi yang pasti tuduhan memalsukan gelar dan ijazah sepenuhnya kami jawab tidak benar ya. Mungkin Adel Setiawan ini belum pernah nyaleg kali ya," ujar Jansen. Jansen yang ikut mendaftarkan diri sebagai bacaleg memahami syarat ijazah pendidikan yang akan diverifikasi KPU. Jika tidak memenuhi syarat, pihak KPU akan mengirimkan pemberitahuan resmi ke parpol pengusung. "Jadi menurut saya ini tuduhan dari orang yang tidak mengerti sistem dan tata cara tahapan pencalegan ya. Inilah mungkin bentuk ketidaktahuan Adel Setiawan ini terhadap proses pencalegan yang verifikasinya dilakukan KPU," kata Jansen. Adanya somasi tersebut juga ditanggapi santai Wakil Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita. Menurutnya, hal itu bagian dari black campaign. “Hari ini sekitar pukul 15:00 WIB, DPP akan menjawab isu tersebut dengan liris,” ujarnya. Hal senada juga diutarakan Anton Suratto. Ia tak ingin berkomentar terkait munculnya isu pemalsuan ijazah. “Besok akan saya jawab,” singkatnya. (ads/b/feb/run)
