METROPOLITAN - Penerapan aturan ganjil genap untuk memecah kemacetan tengah populer di DKI Jakarta. Rupanya kebijakan ini juga diusulkan untuk berlaku di wilayah Bogor. Salah satunya jalur Puncak yang weekend selalu dipadati kendaraan. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama mengatakan, penerapan ganjil genap di Jalan Raya Puncak masih tahap usulan. Rencana ganjil genap baru akan dibahas dengan kepolisian, pemerintah daerah maupun pihak kementerian terkait. ”Tentunya dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan aparatur setempat,” kata Hasby, Minggu (30/9/2018). Alasan penerapan ganjil genap di jalur Puncak, lanjut Hasby, mengingat jumlah kendaraan sudah tidak sebanding dengan kondisi jalan yang ada. Tak hanya akhir pekan, kini kemacetan di kawasan itu terjadi hampir setiap hari. Pemberlakuan satu arah pun masih belum sepenuhnya mengurai kemacetan. ”Sistem one way di jalur Puncak sudah diberlakukan selama 31 tahun. Selama itu masyarakat juga merasa terhambat adanya itu,” ujar Hasby. Menurut Hasby, Kementerian Perhubungan maupun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mendukung rencana pemberlakuan ganjil genap di kawasan Puncak. ”Akan dikaji bersama-sama. Apabila diberlakukan, pasti ada pro kontra, tapi kita akan belanja masalah,” ucap Hasby. Bagi masyarakat yang terkena imbas pembatasan kendaraan ganjil genap, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan angkutan umum. ”Tentunya akan dipersiapkan supaya masyarakat juga tetap nyaman. Harapan kita adalah ganjil genap ini mengurangi kemacetan di Puncak,” terang Hasby. Namun, untuk masyarakat sekitar tidak akan terkena imbas adanya kebijakan tersebut. Artinya kebijakan ganjil genap hanya diberlakukan terhadap kendaraan dari luar Puncak. ”Soal ini nanti juga akan dibahas mekanismenya seperti apa supaya masyarakat merasa tidak dirugikan,” jelas Hasby. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengaku sangat mendukung rencana penerapan ganjil genap di jalur Puncak yang diusung Polres Bogor dan Pemkab Bogor. ”Memang sudah saatnya sekarang ini pemerintah kota/kabupaten, termasuk Bogor, jangan menunggu lalu lintasnya crowded banget,” kata Budi. Kota-kota besar di Indonesia yang tingkat kepadatan lalu lintasnya cukup tinggi, sudah seharusnya memulai melakukan analisa manajemen rekayasa lalu lintas yang cocok untuk diterapkan di wilayahnya masing-masing. ”Di Puncak, suatu saat bisa saja seperti itu karena memang kemacetannya sudah parah,” ujar pria yang mengaku salah seorang yang ikut menguji coba penerapan sistem one way pada 1987. (lip/feb/run)
