3.179 Warga Bogor Terancam tidak Makan

METROPOLITAN - Setelah habis masa Hak Guna Bangunan (HGB), Pemerintah Kota Bogor berencana akan membangun Park and Ride atau area parkir dan taman di lahan bekas Plaza Bogor dan Pasar Bogor. Itu dila­kukan karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menyele­saikan Detail Engineering Design (DED) untuk Park and Ride. Rencana penataan kawasan Jalan Suryakencana dengan tar­get Plaza Bogor dan Pasar Bogor ini ditentukan hasil revisi Pera­turan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini sedang dibahas di DPRD Kota Bogor. Menanggapi hal tersebut, Wa­kil Wali Kota Bogor Usmar Ha­riman menjelaskan, dalam re­visi Perda RTRW yang sedang dibahas saat ini ada 135 item perubahan. Menyangkut bangu­nan Plaza Bogor dan Pasar Bogor, akan ditentukan hasil perda tersebut, apakah di kawasan itu bisa ditata atau tidak. “Dari bangunan yang ada, Plaza Bogor dan Pasar Bogor akan menjadi Park and Ride atau Ru­ang Terbuka Hijau (RTH). Se­muanya harus mengacu kepada Perda RTRW. Kami juga belum tahu apakah ada perubahan atau tidak soal kawasan Jalan Surya­kencana itu,” ujar Usmar kepada Metropolitan. Terkait masalah pengelolaan, memang akhir 2018 HGB sudah habis dan hak Pemkot Bogor mengambil semua kontribusi di Plaza Bogor, termasuk se­jumlah persoalan kaitan konflik paguyuban pedagang pasar dengan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) yang sudah selesai. “Kalau sudah habis masanya maka hak Pem­kot Bogor untuk mengambil kontribusi di sana. Penataan kawasan Suryakencana memang harus terencana matang dan sesuai mekanisme aturan yang ada,” katanya. Sementara salah seorang pe­dagang di Pasar Bogor, Aji Suna­ryo, mengaku bingung dengan rencana Pemkot Bogor yang akan membuat area parkir di Pasar Bogor. Terlebih dirinya sudah puluhan tahun berjualan dan memiliki beberapa karyawan. “Kewajiban pemerintah itu mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan membangun sepihak tanpa dan mengorbankan pe­dagang,” ungkapnya. Selama ini, menurut Aji, Pem­kot Bogor melakukan rencana pembangunan tersebut secara sepihak. Sebab, selama ini pem­kot tidak pernah melibatkan pedagang. Karena itu, pedagang Plaza Bogor menolak secara total rencana pembangunan itu. “Dengan mengirimkan petisi penolakan tersebut, pi­haknya mengharapkan ada undangan dari pemkot, DPRD maupun PDPPJ, untuk mela­kukan dialog supaya pedagang paham rencana pemkot ke de­pan dan pemkot juga paham keinginan pedagang seperti apa,” pintanya. Jika wacana pembangunan Park and Ride direalisasikan, maka bakal ada 3.179 jiwa warga Bogor yang akan kehilangan mata pen­caharian. Di antaranya pedagang dan karyawan ada 481 dengan jumlah keluarga yang dinafkahi 1.618 jiwa. Sedangkan di To­serba Yogya ada 300 karyawan dengan keluarga yang dinafkahi 600 dan di Ramayana dengan jumlah karyawan 60 orang dan keluarga yang dinafkahi 120 jiwa. (ads/a/mam/run)