METROPOLITAN - Polemik yang mendera keberadaan Angkot Modern yang beroperasi di TransPakuan Koridor (TPK) 4 jurusan Ciawi-Ciparigi belum juga mereda. Puncaknya, para sopir konvensional yang menolak beroperasinya angkot dengan berbagai fasilitas kekinian itu meluapkan kekesalannya dengan aksi demo dan sweeping angkot di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Jalan Tajur, Selasa (15/11). Tak cukup sampai di situ, para sopir angkot yang didominasi angkot 09 dan 01 itu mendatangi gedung DPRD Kota Bogor untuk ‘curhat’ dengan wakil rakyatnya itu, kemarin sore. Audiensi yang berlangsung selama lebih dari tiga jam itu ada beberapa poin yang muncul antara anggota dewan dengan para sopir. Di antaranya sepakat dengan para sopir dan pemilik angkot yang trayeknya bersinggungan langsung dengan Angkot Modern di TPK 4 untuk menunda operasional angkot dengan fasilitas AC, TV, Wifi, CCTV, charger handphone dan mesin tap e-Money itu, hingga ada kejelasan dari Dishub maupun badan hukum. “Mereka khawatir para sopir hilang pendapatan,” katanya usai pertemuan, kemarin. Selain itu, mereka ingin keterbukaan dari Dishub soal jumlah keseluruhan angkot umum dengan trayek yang sedang berjalan. Termasuk kesesuaian antara kelengkapan surat kendaraan dengan wujud mobilnya. “Terakhir, badan hukum dinilai kurang membuka komunikasi dengan sopir dan pemilik kendaraan yang ada,” paparnya. Politisi Hanura itu menambahkan, hasil pertemuan tersebut langsung ditindaklanjuti ke Dishub Kota Bogor. Sendhy mengaku sudah menghubungi kepala Dishub agar operasional Angkot Modern ditunda sampai ada titik temu dan kejelasan bagi para sopir yang menolak. “Agar tidak terjadi aksi yang lebih besar lagi. Intinya ditunda dulu besok (hari ini, red) jangan dulu ngaspal. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi demonstrasi yang lebih besar. Sampai ada keadilan. Kalau diteruskan takut malah sampai ada tindakan anarkis, itu yang kita hindari,” ujarnya. Sedangkan angkot konvensional yang bersinggungan langsung trayeknya dengan Angkot Modern, tetap bisa beroperasi seperti biasa sembari menunggu komunikasi antara Dishub, Badan Hukum dan para sopir serta pemilik angkot. “Supaya polemik segera berakhir, komunikasi harus terus dijalin,” ucapnya. Program prioritas, tuturnya, harus ada kesungguhan dalam menjalankannya. Program rerouting dan konversi angkot yang jadi salah satu program prioritas, seharusnya punya tim khusus atau pihak yang mengendalikan program sehingga tepat sasaran dan tidak lemah realisasinya. “Kenyataannya nggak ada, jadi seperti ini. Kajian-kajian harus intens agar tidak ada miskomunikasi, terlebih soal subsidi,” tandasnya. Sebelumnya diberitakan, mengaspalnya Angkot Modern di TPK 4 jurusan Ciawi-Ciparigi nyatanya belum lepas dari polemik. Mulai dari penolakan sopir angkot konvensional hingga dicoretnya anggaran untuk subsidi angkot pada program konversi pada APBD 2019. Keberadaan angkot ber-AC itu membuat gaduh para sopir. Sampai-sampai mereka nekat melakukan aksi sweeping yang membuat penumpangnya telantar. (ryn/c/feb/run)
