Peringatan Hari Guru Nasional 25 November jadi momentum para guru menyuarakan aspirasinya. Termasuk soal pandangan mereka terkait adanya wacana gaji guru Rp20 juta yang sempat diutarakan tim Prabowo Subianto.
Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Menurutnya, profesi guru saat ini kerap kali dijadikan objek politisasi. Menurutnya, hal itu dilakukan demi mendulang suara dan simpati masyarakat pada pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres. Termasuk soal adanya wacana gaji guru Rp20 juta. Satriawan Salim angkat bicara.
”Kita berpikir dalam kajian kita, ini adalah pernyataan yang asal bicara alias asbun (asal bunyi, red) dan tanpa kalkulasi yang baik,” katanya di gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu (25/11).
Untuk diketahui, pernyataan terkait Rp20 juta untuk gaji guru ini diungkapkan salah satu politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang juga merupakan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Satriawan mengungkapkan, hitung-hitungan Rp20 juta untuk menggaji guru setiap bulannya tentu harus dipikirkan dengan baik. Ia berpendapat jika memang guru harus dibayar dengan angka nominal sebesar itu tentu harus melihat kemampuan keuangan negara terlebih dahulu.
Apalagi jika dihitung dari segi finansial, keuangan negara tak memungkinkan untuk membayar gaji guru sebesar itu setiap bulannya. ”Yang pertama dari segi perhitungan keuangan negara, bagaimana itu Rp20 juta per bulan. Kita kan tahu bagaimana kondisi keuangan kita sekarang,” katanya.
Satriawan pun kemudian membuat hitung-hitungan terkait besaran gaji ini. Dia menyebut setidaknya negara harus menggelontorkan dana sebesar Rp46 triliun per bulannya atau setara Rp540 triliun dalam setahun untuk membayar gaji guru jika kelak dihargai sebesar Rp20 juta. ”Itu hitung-hitungan kasar, jumlahnya fantastis,” ucapnya. (de/feb/run)
