METROPOLITAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merealisasikan program barunya untuk membagikan dana kelurahan. Tak tanggung, anggaran sebesar Rp3 triliun sudah disiapkan dan segera dicairkan pada 2019. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menjelaskan, nantinya dana ini akan dibagikan pada 8.212 kelurahan yang ada di Indonesia.
Untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa kategori yang akan menjadi penilaian dari pemerintah pusat. Nantinya untuk setiap kelurahan yang masuk kriteria untuk diberikan bantuan akan mendapatkan masing-masing sekitar Rp350 juta. ”Setiap kelurahan akan dapat Rp350 jutaan,” katanya di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12/2018). Untuk merealisasikan pencairan dana kelurahan, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
ia memprediksi kemungkinan dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap. Dengan adanya pencairan dana desa dan dana kelurahan diharapkan fasilitas dan pembangunan di daerah akan semakin merata. ”Maksudnya biar bisa saling melihat antara kelurahan dengan desa. Indonesia di 2030-2045 dengan adanya urbanisasi desa tambah kecil. Jadi ini bukan keputusan mendadak, kita melihat secara komprehensif,” paparnya.
Ia mengatakan, ada tiga kategori yang dibagi sesuai kualitas kebutuhan dari sebuah wilayah. Ia pun mengategorikan tiga jenis kelurahan, yaitu kelurahan yang sangat perlu ditingkatkan sebanyak 625 kelurahan yang masing-masing mendapatkan Rp384 juta. Kemudian untuk kategori perlu ditingkatkan sebanyak 4.782 kelurahan dengan masing-masing kelurahan mendapatkan Rp370,1 juta.
Sementara untuk kategori baik sebanyak 2.805 kelurahan dan masing-masing mendapatkan Rp352,9 juta. Munculnya rencana ini mendapat respons positif dari pihak kelurahan. Lurah Karangasem Barat Bangun Septa menyambut baik adanya program baru tersebut. ”Secara singkat kita menyambut dengan baik adanya dana tersebut. Hanya saja harus benar-benar dikaji juga besarannya,” kata Bangun.
Bangun menilai kelurahan memiliki masalah yang kompleks juga. Ditambah setiap kelurahan itu memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan desa. ”Setiap jumlah penduduk sangat berbeda, maka dari itu harus dikaji ulang. Tapi saya tetap menyambut baik ada bantuan itu,” tutur Bangun. Hal senada juga diungkapkan Camat Cibinong Bambang W Tawekal.
Menurutnya, rencana tersebut telah dicanangkan dari dulu. ”Rencananya sih sudah ada dari dulu. Tapi hingga kini belum ada progresnya. Namun yang pasti saya tetap berharap,” ujar Bambang saat dihubungi Metropolitan. Ia pun berharap bantuan itu bisa terserap untuk kemaslahatan warga. ”Soal bantuan dengan nilai Rp350 juta, kami sih sangat berharap adanya bantuan itu. Tapi itu kan nantinya ada di BPKAD untuk pencairannya dan teknisnya,” tandasnya. (mul/c/de/feb/run)
