METROPOLITAN - Kecewa terhadap Wali Kota Bogor Bima Arya, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor secara paksa menduduki ruangan wali kota Bogor. Tak hanya itu, mereka juga memasang bendera besar berlambang HMI di ruang kerja. Bahkan sempat terjadi cekcok antara anggota HMI dengan Sekpri Wali Kota Bogor. Mengetahui ada insiden tersebut, wali kota Bogor yang tengah menghadiri acara di Kabupaten Bogor langsung bergegas ke kantor Balai Kota Bogor. Ketua HMI Cabang Kota Bogor Saeful Wahyudin Putra mengatakan, tujuannya datang ke kantor wali kota tak lain untuk menagih janji Bima Arya yang akan bersinergi saat acara Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) ke-XII HMI Cabang Kota Bogor. Sebelumnya, wali kota Bogor sempat menjanjikan bakal bersinergi dalam KBM yang dilaksanakan HMI, sejak 1 Febuari sampai 10 Maret 2019 di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Namun, kenyataan justru nihil. ”Karena Bima Arya susah diajak audiensi, akhirnya kami masuk balai kota. Aksi masuk ruang wali kota juga sebelum sudah bilang,” ujar Saepul. Setelah dipertemukan dengan Bima Arya, orang nomor satu di Kota Bogor itu sempat mengaku kecewa dengan aksi yang dilakukan mahasiswa HMI. ”Kalau Bima Arya merasa kecewa, ini juga bentuk kekecewan HMI kepada wali kota Bogor karena janjinya bakal sinergi dengan kegiatan KBM tidak terealisasi,” tegasnya. Sementara itu, Camat Bogor Tengah Agustyansah yang mewakili wali kota Bogor menyesalkan perilaku mahasiswa HMI yang menduduki ruang wali kota Bogor tanpa izin. Belum diketahui maksud dan tujuan teman-teman HMI memasuki ruangan wali kota Bogor tanpa izin. ”Karena ketika ditanya, mereka semua diam saja dan tidak ingin bicara,” kata Agus. Agus menjelaskan saat ini memang HMI sedang melakukan KBM di Kelurahan Sempur Bogor. Pemkot sudah sebisa mungkin memfasilitasi tempat tinggal dan lainnya tapi mereka ingin audiensi dengan wali kota terkait program. Terkait program yang diusulkan HMI, Agus mengatakan, bila program tersebut juga tengah dibahas dinas teknis. “Namanya program kegiatan di dinas itu kan tidak bisa instan. Oleh pak wali juga sedang disinkorkan antara program dinas dengan program yang mereka usulkan. Karena tidak sabar dan minta audiensi langsung dengan pak wali, akhirnya datang ke balai kota,” sesalnya. Ia pun berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. “Bagaimanapun aksi itu kurang pantas. Datang ke ruang kepala daerah, tanpa permisi, tanpa membuat janji langsung menduduki ruang tersebut. Semoga ke depan lebih diharmonisasikan lagi antara pemkot dengan organisasi yang lainnya,” pungkasnya. (ads/c/feb/run)
