METROPOLITAN - Pemilihan umum (pemilu) serentak akan digelar kurang dari sebulan lagi. Namun sayang, pesta demokrasi tersebut harus tercoreng akibat ulah calon legislatif (caleg) DPR RI yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat kejadian tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian di Bogor tengah membidik para caleg nakal yang akan melakukan serangan fajar. Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, untuk mengantisipasi tindakan tersebut, pihaknya mulai melakukan patroli ke berbagai wilayah daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bogor. Khususnya mendekati pencoblosan. “Ya kami lakukan patroli keliling wilayah di masa tenang. Khususnya di malam hari sebelum hari pencoblosan surat suara,” ujarnya kepada Metropolitan. Jika benar ada kejanggalan seperti pembagian uang (serangan fajar, red), lanjut Irvan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas seperti penangkapan dan memproses sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. “Dicoret atau tidaknya terduga oknum caleg atau tim pemenangan, menunggu hasil kajian dari temuan di lapangan,” paparnya. Selain itu jika terdapat caleg yang melakukan serangan fajar dengan bukti yang kuat, menurut Irvan, maka bisa dipidanakan serta dicoret sebagai caleg. “Dengan syarat semua bukti lengkap, nanti kita serahkan ke pihak berwajib untuk menindaklanjutinya,” katanya. Senada dengan Irvan, Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan di setiap titik Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan melibatkan seluruh pengawas TPS di Kota Bogor. “Saat ini terdapat 3.209 pengawas. Jadi satu TPS ada satu orang. Pengawasnya pun sudah terlatih,” tuturnya. Ia pun meminta semua pihak ikut andil dalam pesta demokrasi tahun ini agar terwujudnya pemilu yang bersih dan terintegritas,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bogor Kota Kompol Agah Sanjaya menjelaskan, secara umum pihaknya akan melakukan pengamanan ekstra. Bahkan pihaknya mengaku siap melakukan penjagaan mulai dari lingkup terkecil. “Kalau soal pemilu, pastinya semua anggota bakal turun untuk mengantisipasi itu semua,” katanya. Tak hanya itu, ia juga telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi adanya hal-hal tersebut. Bahkan setiap TPS nantinya akan dijaga anggota kepolisian, dari TPS hingga sejumlah titik yang dinilai berpotensi menimbulkan hal yang tidak diinginkan. “TPS, kelurahan, pokoknya semuanya, kita jaga di mana-mana,” tegasnya. Saat disinggung soal serangan fajar, Agah mengaku sudah merumuskan sejumlah cara dan metode untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, yang dapat menimbulkan potensi buruk. “Pastinya sudah kita antisipasi. Kalau untuk rincinya, kepala Bagian Operasional di Polresta Bogor Kota. Intinya pasti bakal ada pengamanan tingkat tinggi,” ujarnya. Serangan fajar rupanya dianggap masih efektif dalam meraup suara rakyat di detik-detik akhir masa pencoblosan akan dimulai. Hal itu diungkapkan caleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil V Yuyud Wahyudin. Politisi PPP itu mengaku tak aneh jika masih ada beberapa caleg yang mempersiapkan amunisi untuk ‘bagi-bagi’ di detik-detik akhir sebelum pencoblosan. “Jujur saya katakan, (serangan fajar, red) memang masih efektif,” terangnya saat dikonfirmasi Metropolitan, kemarin. Hal itu bukan tanpa sebab. Yuyud menjelaskan, beberapa survei yang ia ketahui hasilnya menunjukkan bahwa faktor uang menjadi cukup dominan atau efektif dalam menghasilkan dukungan politik dari masyarakat pemilih. Pria yang kini masih duduk sebagai ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor itu menambahkan, hal tersebut menjadi keprihatinan tersendiri lantaran cara itu semakin gencar dilakukan. “Memprihatinkannya adalah sepertinya cara itu semakin masif dilakukan oleh orangorang yang membutuhkan dukungan elektoral masyarakat,” paparnya. Yuyud pun setuju jika KPK kini masuk ranah tersebut, meskipun diakuinya gerak langkah KPK terkendala berbagai keterbatasan. Karena itu, para penegak hukum dan Bawaslu harus hadir dan aktif dalam mengawasi potensi serangan fajar di berbagai wilayah. “Saya setuju kalau KPK sampai masuk ranah ini. Walaupun tentunya nggak mungkin karena berbagai keterbatasan. Bawaslu dan jaringan penegak hukum, terutama penegak hukum pemilu, harus semakin aktif,” tutup Yuyud. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo menduga masih banyak calon anggota legislatif 2019 melakukan praktik-praktik seperti yang dilakukan Bowo Sidik Pangarso, yakni menyiapkan uang untuk ‘serangan fajar’ guna mendapatkan dukungan. Ia meminta agar Bawaslu semakin gencar memantau jalannya proses pesta demokrasi yang bakal digelar pada 17 April 2019 itu. ”Ya kalau saya melihat sebagai sinyal jangan-jangan ini juga seperti permukaan gunung es begitu ya, ternyata semua orang (calon) melakukan itu kan. Kebetulan ini hanya satu yang ketangkap. Kita juga intai calegcaleg di daerah yang melakukan serangkan fajar,” ujarnya di KPK. Sebelumnya, caleg dari Dapil Jawa Tengah Bowo Sidik Pangarso. Politisi Partai Golkar itu terjaring OTT KPK pada Kamis (28/3) lantaran menerima suap soal distribusi pupuk. Rupanya duit haram itu tidak hanya sekali didapatkan Bowo. Total uang gratifikasi yang dikumpulkan bahkan mencapai Rp8 miliar, dari banyak perusahaan yang ‘setor’ kepada anggota DPR RI periode 2014-2019 itu. Sebab, KPK menemukan uang itu di suatu lokasi kantor yang bentuknya sudah rapi di 400 ribu amplop dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu. Ribuan amplop itu tertata rapi dalam tumpukan 84 kotak kardus. Ditengarai uang tersebut dipersiapkan untuk serangan fajar pada pemilu 2019. (yos/ogi/ryn/e/mam/run)
