METROPOLITAN - Mandeknya proses pembangunan Terminal Baranangsiang mendapat reaksi dari tokoh Bogor yang juga mantan anggota DPRD Kota Bogor, Zainul Muttaqin. Lelaki yang akrab disapa ZM itu mengaku prihatin dengan nasib Terminal Baranangsiang. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera mengambil inisiatif untuk mengurusnya bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Prihatin melihat kondisi terminal saat ini, seharusnya ada langkah konkret dari Pemkot Bogor dan juga Kemenhub, jangan sampai seperti ini,” katanya saat dikonfirmasi Metropolitan, kemarin. Ia menjelaskan, berlarutnya proyek revitalisasi memengaruhi proses proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Ia pun berharap agar pengelolaan terminal bisa kembali diserahkan ke Pemkot Bogor sehingga kepala daerah lebih leluasa melakukan pengelolaannya. “Kalau menurut saya, Terminal Branangsiang lebih baik dikelola oleh pemkot dan dibangun oleh pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Karena butuh dana besar untuk membangun Terminal Branangsiang yang merupakan terminal kelas A. Jadi untuk pembangunan fasilitas dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau pemkot sendiri yang membiayai tidak akan mampu karena anggarannya cukup besar,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Ttansportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono memastikan akan melakukan proses revitalisasi tahun ini. Namun, ia belum memastikan kapan persisnya waktu eksekusi untuk pembangunan terminal. “Itu masih dibahas di internal. Intinya program itu akan dikerjakan tahun ini,” kata Bambang. Jika berkaca pada daerah lain, pengambilalihan fasilitas publik dari pemerintah daerah menjadi wewenang pusat membawa dampak positif bagi perkembangan terminal. Seperti Terminal Pondok Cabe yang akhirnya dijadikan proyek percontohan bagi wilayah Bodetabek. Pengamat Transportasi Djoko Susilo menilai kendati hingga kini belum ada dampak signifikan yang terjadi di Terminal Baranangsiang, keputusan itu cepat atau lambat akan membawa perubahan bagi daerah. “Kalau diambil pemerintah pusat, kegunaannya lebih untuk pelayanan, tidak semata-mata hanya untuk PAD. Dan kalau terminal yang diambil alih pusat kondisinya harus bagus dan tidak ada biaya retribusi juga,” bebernya. Menurutnya, pembenahan sarana transportasi dinilai sangat penting lantaran menyangkut jasa pelayanan publik dan masyarakat. Tak hanya terminal, beragam transportasi juga perlu dilakukan demi menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum. “Pembenahan transportasi publik seperti terminal itu penting. Tidak hanya terminal tapi angkutan umumnya juga perlu dibenahi,” cetusnya. (ogi/c/feb/run)
