METROPOLITAN - Kabupaten Bogor menyiagakan sedikitnya 4.000 personel TNI-Polri untuk mengamankan sidang sengketa hasil pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, hari ini. Mereka nantinya akan mengantisipasi pergerakan massa dari Bogor ke Jakarta.
”Kalau antisipasi jelas kita sudah ada pasukan yang disiapkan, baik dari Polri maupun TNI. Ada sekitar 4.000 personel gabungan yang disiapkan,” kata Kapolres Bogor AKBP AM Dicky di Mapolres Bogor, kemarin. Dicky mengimbau warga Kabupaten Bogor tidak datang untuk berunjuk rasa ke gedung MK yang pada Jumat (14/6) mulai menggelar sidang sengketa pemilu. Ia mengajak masyarakat menerima dan menghormati apa pun putusan MK.
”Intinya kita imbau agar tidak ada pengerakan massa dari Bogor ke Jakarta. Masalah pileg dan pilpres sudah ada yang mengurus. Masyarakat menunggu saja. Apa pun hasil dari MK kita hormati,” ujarnya.
Sementara Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno mengaku siap bekerja sama dengan Polri untuk mengamankan Bogor. ”Sebagai penyangga ibu kota kita akan bekerja sama dan memberi himbauan serta meminimalisasi massa agar tidak berangkat ke Jakarta. Sehingga sidang berjalan aman, damai dan tertib,” kata Harry.
Sekadar diketahui, MK akan memulai sidang sengketa pemilu 2019 sejak pukul 09:00 WIB, hari ini. Salah satu sengketa disidang adalah yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Dalam persidangan tersebut, MK akan memutuskan dilanjutkan atau tidaknya sengketa itu ke tahapan persidangan dengan pertimbangan permohonan serta barang bukti yang diajukan penggugat.
Di tempat terpisah, capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipastikan tidak akan menghadiri sidang gugatan pilpres di MK. Keputusan itu diambil agar sidang perselisihan hasil pilpres berjalan fokus. ”Setelah dipertimbangkan kuasa hukum agar kuasa hukum lebih fokus terhadap gugatan tim Prabowo-Sandi. Karena ini bukan sekadar gugatan Pak Prabowo dan Bang Sandi, tapi ini gugatan para pendukung Prabowo-Sandi. Maka besok Pak Prabowo diminta untuk belum perlu untuk hadir,” kata Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak.
Menurutnya, keputusan Prabowo dan Sandiaga tidak hadir di MK untuk menghindari berkumpulnya massa di MK. Imbauan agar massa tidak hadir di MK juga sudah dikatakan Prabowo dan Sandiaga. ”Saya pikir justru Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin sidang MK fokus dan berjalan dengan baik dan hindari ada kedatangan masa dalam jumlah besar karena Pak Prabowo dan Bang Sandi hadir di situ,” ucapnya.
”Jadi sudah disampaikan oleh Pak Sandi dan Pak Prabowo agar pendukung untuk tidak berbondong-bondong datang ke MK supaya dipantau saja melalui televisi dan media lain,” sambungnya. (okz/det/rez/run)
