Minggu, 21 Desember 2025

PAN Cari Pelabuhan Baru

- Kamis, 4 Juli 2019 | 14:10 WIB

METROPOLITAN - Pernyataan elite PAN soal mayoritas pengurus wilayah setuju PAN berkoalisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menuai reaksi. Ada yang setuju, ada juga yang mempertanyakan manuver soal koalisi.

Klaim mayoritas pengurus wilayah setuju PAN berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi periode kedua diungkapkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pernyataan itu disebut Viva Yoga, didasari perte­muan puluhan pengurus wilayah dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

”Diskusi informal antara pim­pinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) su­dah dilakukan. Dari 34 DPW, yang hadir sekitar 30 DPW,” kata Viva kepada awak media.

Diskusi informal itu, menurut Viva Yoga, digelar di kediaman Zulkifli, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, 27 dan 30 Juni. Viva Yoga menje­laskan, diskusi membahas evaluasi pemilu 2019 serta sikap PAN usai MK memutuskan menolak gugatan hasil pilpres yang diajukan Prabowo Subi­anto-Sandiaga Uno, pasangan capres-cawapres yang juga didukung PAN.

”Ternyata sikap partai sebagai oposisi tidak berbanding lurus dengan perolehan suara partai,” kata Viva soal evaluasi hasil perolehan suara partainya.

Namun, pernyataan Viva Yoga soal mayoritas pengurus wilayah ingin merapat ke koa­lisi Jokowi disangsikan ang­gota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo.

”Saya sangat menyangsikan pernyataan tersebut. Karena jika bertemu secara pribadi, banyak pimpinan DPW yang sejujurnya lebih senang PAN konsisten di luar pemerintahan. Untuk DPD di kota dan kabu­paten, malah lebih banyak lagi yang bersikap seperti itu,” kata Dradjad Wibowo.

Dradjad yang juga orang de­kat Amien Rais mengaku malu dengan pernyataan-pernyata­an dari sejumlah pengurus DPP yang bernada merapat ke pe­merintah Jokowi.

”Salah satu alasannya me­reka tidak sanggup menatap wajah pemilih di daerah jika ditanya mengapa PAN politiknya zig-zag. Mereka khawatir pe­milih marah. Saya malu sebe­narnya dengan kengototan sebagian pengurus DPP PAN masuk koalisi Pak Jokowi. Ma­lunya tiga kali lipat,” ucap Drad­jad.

Padahal, menurutnya, ba­nyak kalangan dari koalisi Jo­kowi yang menolak PAN masuk pemerintahan. (dtk/mam/run)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X