METROPOLITAN - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ramai-ramai mengusulkan nama calon menteri ke Presiden Joko Widodo. Ini menyusul penetapan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Setidaknya sudah ada tiga partai politik yang sudah mengusulkan jatah kursi menteri ke Jokowi. Di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berharap mendapat jatah sepuluh kursi menteri, lalu Partai Nasdem menginginkan jatah kursi sebelas menteri, terbaru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diprediksi mengusulkan sembilan nama calon menteri.
Meski demikian, hal berbeda ditunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka mengaku tidak ingin ikut-ikutan mengusulkan jumlah kursi menteri ke Presiden terpilih Jokowi. PDIP menilai Jokowi paham banyak kader partai yang profesional.
”Ya PDIP tidak akan latah seperti partai-partai lain ya, yang mengajukan usulan nama-nama pada presiden,” kata Politikus PDIP, Masinton Pasaribu. “Nah tentu Pak Jokowi adalah PDIP juga. Pak Jokowi paham betul di PDIP itu banyak kader-kader partai yang bekerja secara profesional, baik di pusat maupun di daerah ya,” sambungnya.
Menurutnya, PDIP tidak mengajukan calon menteri. Nantinya, Jokowi lah yang akan menyampaikan ke partai berapa yang dibutuhkannya. ”Prinsipnya PDIP memiliki banyak kader yang sudah diuji dan melalui seleksi sekolah kader partai yang disiapkan untuk duduk di eksekutif maupun legislatif,” ucapnya.
Masinton menambahkan, nama calon menteri masih ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Ada banyak nama. Nah itu masih di dompetnya Ibu Mega,” ujar Masinton.
Di sisi lain, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa mengatakan bahwa partainya akan mengajukan sembilan nama calon menteri kepada Presiden Jokowi. Suharso juga meminta agar menteri dari PPP nantinya tidak diganti di tengah pemerintahan.
”Kalau Nasdem minta sebelas, PKB minta sepuluh, pantas juga kalau PPP minta sembilan. Gitu kata presiden. Berarti apa artinya? Nggak ngerti saya. Kalau berharap kan boleh saja. Kan nggak ada yang salah untuk menyampaikan,” kata Suharso.
PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menempatkan nama-nama calon menteri yang diberikan. Sebab, soal menteri merupakan hak prerogatif presiden. ”Kekuasaan ada kekuasaan presiden, prerogatif presiden. Kapan dan bagaimananya, itu kan di tangan presiden, gitu. Kami bisa hanya menyampaikan preferensi kami,” tuturnya.
Suharso berharap kadernya yang nanti ditempatkan di kabinet bertahan untuk lima tahun, tidak diganti di tengah periode pemerintahan. ”Kami hanya bisa, kalau ditanya si A ini gimana, B gimana, tentu kita berharap kalau kita usulkan menteri dari kader-kader PPP, mudah-mudahan bisa selama lima tahun. Jangan sampai di tengah diganti lagi dengan kader lain. Kita ingin kader-kader yang terbaik,” lanjutnya.
Terkait PPP yang selalu dapat jatah menteri di Kementerian Agama, Suharso enggan berandai-andai akan kembali mendapat jatah Menag. ”Kementerian apa saja ya, yang cocok untuk PPP kan banyak. Mulai kementerian RI berapa ke RI berapa. Saya nggak berani begini. Soalnya wilayah hak prerogatif presiden,” katanya.
Namun jika Jokowi bertanya posisi yang tepat untuk calon menterinya, Suharso akan memberikan masukan. Selain itu, Suharso juga sempat menyinggung soal kader perempuan ke Jokowi.
”Dan itu presiden sendiri yang akan minta saya ajukan, misal sepuluh atau 12 nama. Presiden bilang saya perlu ini ini, ya sudah. Kita tidak bisa mengatakan, ’Oh jangan itu, Pak, kenapa nggak Ibu Vernita saja atau Ibu Indah’, kan nggak gitu. Tapi tadi saya sampaikan, kalau diperlukan kader perempuan, kami juga banyak. Itu termasuk saya sampaikan tadi,” ungkapnya. (lip/dtk/rez/run)
