METROPOLITAN - Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria angkat bicara terkait isu partai berlambang kepala garuda merah bakal merapat ke koalisi pemerintahan. Menurutnya, partainya bakal menggelar kegiatan bertaraf nasional untuk mengevaluasi hasil pemilu 2019 pada September mendatang.
Riza mengatakan, dalam perhelatan itu juga bakal diputuskan mengenai sikap politik Partai Gerindra pada 2019-2024. ”Mungkin di Bulan September kami ada even nasional untuk mendiskusikannya. Melakukan evaluasi pileg 2019, mungkin persiapan pilkada 2020 dan ketiga agendanya termasuk apakah Gerindra akan ada di pemerintah atau di oposisi,” kata Riza.
Ia yakin sang Ketua Umum, Prabowo Subianto, mengambil keputusan terbaik untuk Gerindra. Riza menyebut para kader menyerahkan keputusan soal sikap politik Gerindra sepenuhnya kepada Prabowo.
”Prabowo adalah orang yang bijaksana. Sekali pun kami memberikan kewenangan prerogatif penuh kepada beliau, beliau selalu memutuskan berdiskusi meminta pendapat. Orang yang sangat demokratis dan negarawan,” sebutnya.
Namun Riza tak memerinci secara pasti kapan agenda besar itu bakal digelar. Ia juga mengaku belum tahu bagaimana format rapat tersebut. ”Belum kami putuskan apakah bentuknya rakernas atau rapimnas,” ujar Riza.
Sekadar diketahui, usai pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), yang dilanjutkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sinyal akan merapatnya Gerindra ke kubu pendukung pemerintah semakin menguat.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut peluang bergabung partainya dengan koalisi Jokowi tergantung pada sikap Jokowi sendiri. ”Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan,” kata Ferry.
Keputusan bergabung itu, jelas Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun menyatakan bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
”Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerindra tidak akan pernah minta jabatan,” tutupnya. (dtk/rez/run)