METROPOLITAN - Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya membuat banyak pihak angkat bicara. Tak terkecuali Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah mengatakan tidak ada isu-isu soal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Namun idealnya, baik bupati maupun wali kota Bogor, lebih fokus pada wilayahnya masing-masing.
Pembentukan Provinsi Bogor Raya sebelumnya sudah pernah diwacanakan Bupati Bogor Rachmat Yasin waktu dulu. Namun yang terpenting isu utamanya. Sebab, kedua wilayah tersebut masih memiliki banyak permasalahan kesenjangan sosial. “Nanti setelah terbentuk Provinsi Bogor Raya, rebutan lagi wilayah. Kayak kemarin soal pencaplokan enam kecamatan. Jika terbentuk Provinsi Bogor Raya, apa yang akan diatasi nantinya?” kata Yayat Supriatna.
Daripada membahas provinsi, Yayat menilai lebih baik Kota dan Kabupaten Bogor bekerja sama menyelesaikan persoalan yang rumit, seperti pola transportasi, menghidupkan kembali TransPakuan serta menghidupkan pengelolaan pasar. “Jadi mengatasi permasalahan bukan membahas pembentukan Provinsi Bogor Raya. Saya rasa pembentukan Provinsi Bogor Raya sangat jauh dari harapan,” ujar Yayat.
Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Rizky. Ia mengaku bingung dengan pembahasan bupati Bogor yang selama ini menjadi perbincangan publik terkait pembentukan Provinsi Bogor Raya. “Terlalu jauh bupati memikirkan soal itu. Tapi lebih baiknya memikirkan bagaimana masyarakat Kabupaten Bogor bisa sejahtera,’’ kata M Rizky.
Menurut Rizky, pembahasan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak ada dalam janji politik Ade Yasin. Namun ketika jadi bupati, malah dirinya selalu membahas pembentukan Provinsi Bogor Raya. “Lebih baik pikirkan dari sekarang, empat tahun yang akan datang, soal program Pancakarsanya. Jangan memikirkan soal pembentukan Provinsi Bogor Raya, sangat jauh,’’ ucapnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Bogor sementara periode 2019-2024, Atang Trisnanto, menilai harusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lebih fokus terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat ketimbang membahas perluasan atau pembentukan provinsi baru. “Harusnya pemerintah dan kita semua, termasuk DPRD Kota Bogor, lebih baik fokus dulu kepada penanganan masalah-masalah yang dihadapi Kota Bogor sendiri,” kata Atang.
Ia menjelaskan, permasalahan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kebersihan dan kemacetan adalah sejumlah permasalahan yang mestinya menjadi fokus semuanya. ”Jadi itu yang kita selesaikan lebih utama dulu, baru kemudian kita bahas wacana berikutnya soal perluasan wilayah dan pembentukan provinsi baru,” ujarnya.
Menurutnya, tidak ada jaminan pasti jika kedua wacana tersebut berhasil direalisasikan. Keduanya tidak bisa menjadi solusi permasalahan yang selama ini dialami Kota Bogor. “Alangkah lebih baiknya jika pemerintah fokus terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor ketimbang dua wacana tersebut,” pungkasnya. (ogi/mul/d/mam/run)
