METROPOLITAN - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan tidak bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
Amien mengaku sudah mendapatkan informasi dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bahwa partai berlogo matahari itu sudah memutuskan berada di luar koalisi. “Tadi saya dibisiki bapak ketua umum, bahwa nanti PAN tidak ikut dalam kabinet yang akan datang,” kata Amien Rais dalam HUT ke-21 PAN di kawasan Pluit, Jakarta, kemarin.
Sebab itu, dengan keputusan tersebut, PAN ke depannya akan memberi masukan dan mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun mendatang. “Jadi nanti Insya Allah kami di luar memberikan masukan dan kritik, tapi tetap memberikan dorongan dan support,” ucapnya.
Amien mengaku senang karena akhirnya PAN menentukan sikap tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. “Bagi kami, ini jelas dan cukup melegakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulhas membenarkan pernyataan Amien Raies. Zulhas menilai kekuatan koalisi pemerintahan Jokowi sudah cukup besar. ”Tadi saya sampaikan ke Pak Amien, ’Pak, ini orang-orang PAN banyak yang sampaikan oposisi.’ Saya bilang, ’Di sana sudah, sudah jelas mereka memang sudah kuat, sudah cukup’,” katanya.
Ia memandang tak perlu lagi bagi PAN ikut kabinet Jokowi tersebut. Namun, Zulhas memastikan PAN akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat. ”Jadi kita mendukung-mendukung saja, tidak pakai syarat. Kita dukung saja agar Pak Jokowi pemerintahannya sukses, apalagi menghadapi persoalan-persoalan berat seperti sekarang ini,” ujarnya.
Zulkifli menegaskan PAN tidak pernah meminta jatah menteri kepada Jokowi. Meski demikian, PAN siap mendukung apa pun kebijakan pemerintah Jokowi. ”Jadi tidak ada kami minta menteri, minta ini, tidak ada sama sekali. Jadi kita dukung agar pemerintah sukses, kebijakan-kebijakannya untuk Papua kita akan dukung,” sebut ketua MPR itu.
Sekadar informasi, selain PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memutuskan sebagai oposisi. PKS bertekad mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagi PKS, menjadi oposisi sama istimewanya sebagaimana partai yang masuk koalisi pemerintahan. Sebab, di negara demokrasi dibutuhkan peran oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tidak salah arah. (jpnn/dtk/rez/run)
