METROPOLITAN - Hampir semua elemen di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari pucuk pimpinan hingga para pegawai, beramai-ramai menyatakan sikap tegas menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Revisi UU KPK itu digulirkan DPR RI melalui rapat paripurna dan disetujui semua fraksi-fraksi yang ada di DPR.
Ketua KPK Agus Rahardjo kembali memberikan tanggapan terkait rencana Revisi UU KPK tersebut. Agus menilai revisi UU KPK tersebut wajar jika diusulkan para wakil rakyat. Pasalnya, dari sekian banyak kasus korupsi yang ditangani sejak KPK berdiri, anggota DPR/DPRD mendominasi daftar koruptor. Tercatat sebanyak 255 perkara yang menjerat oknum anggota DPR/DPRD.
“Kalau kita lihat data di website KPK saat ini, lebih dari seribu perkara korupsi sudah ditangani. Tapi ini bukan hanya soal jumlah orang yang ditangkap dan diproses hingga divonis bersalah melalukan korupsi saja,” kata Agus di Jakarta, Jumat (6/9).
“Jabatan pelaku korupsinya juga terbaca jelas. Pelaku pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara,” imbuhnya. Kemudian, lanjut Agus, sebanyak 110 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi dan kasus lain yakni dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Ini baru data sampai Juni 2019. Setelah itu, sejumlah politisi kembali diproses,” cetus Agus.
Agus menambahkan, selain anggota DPR/DPRD dan kepala daerah, ada sekitar 27 menteri dan kepala lembaga yang tersandung kasus serupa. Selanjutnya, sebanyak 208 pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat Eselon I, II dan III.
Tak tanggung-tanggung, penyakit korupsi juga menjangkiti ketua DPR-RI dan ketua DPD aktif, serta sejumlah menteri aktif. Mereka semua juga ikut diproses. “Selama upaya pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia, mungkin tidak akan pernah terbayangkan ratusan wakil rakyat dan kepala daerah tersentuh hukum. Adagium hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas sering sekali kita dengar,” kata Agus.
“Namun dengan dukungan publik yang kuat, KPK berupaya untuk terus menjalankan tugasnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, terdapat sejumlah poin pokok perubahan dalam Revisi UU KPK yang dinilai dapat menghambat kinerja KPK. Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. (jp/mam/run)
