METROPOLITAN - Situasi pelik yang mendera ribuan warga Kota Bogor pinggiran rel kereta api Bogor-Sukabumi, sejak beberapa minggu terakhir, terus jadi buah bibir. Bagaimana tidak, warga yang sudah puluhan tahun tinggal di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu terancam tidak punya tempat tinggal akibat terkena penertiban rencana proyek rel ganda yang direncanakan terealisasi 2020 nanti. Warga pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak tinggal diam serta berupaya mencarikan solusi terbaik, meskipun kewenangan proyek ada di PT KAI sebagai pemilik lahan. Meski dipastikan warga terdampak bakal menerima uang kerahiman dari PT KAI, nyatanya persoalan tidak sampai di situ. Sebab, uang kerahiman diduga hanya akan mencukupi kehidupan tinggal sementara saja. Setelah sebelumnya ‘keduluan’ oleh para anggota DPRD Kota Bogor yang sudah lebih dulu turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi warga dalam seminggu terakhir, akhirnya Wali Kota Bogor Bima Arya menemui sebagian warga terdampak di Kampung Parungjambu, Kelurahan Empang, kemarin. Tak tanggung-tanggung, politisi PAN itu akan melakukan langkah konkret, di antaranya berkirim surat ke PT KAI yang ditembuskan ke presiden agar persoalan warga terdampak mendapat perhatian. Serta terkait nilai uang kerahiman yang adil dan kepastian relokasi. “Kami sedang cari lahan milik pemkot untuk dibangun tempat permanen semacam rusunawa atau rusunami,” katanya. Bima pun meminta pemerintah pusat agar menunda waktu pelaksanaan proyek agar ada waktu cukup untuk ‘memindahkan’ warga. “Pemerintah pusat jangan buru-buru lah melakukan eksekusi Oktober-Desember ini. Beri waktu yang cukup untuk selesaikan persoalan warga,” pintanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata yang sudah tiga kali turun ke lokasi berbeda dari warga terdampak, meminta setelah ada kepastian nilai kerahiman, pemkot tidak lepas tangan begitu saja. Tetapi memikirkan bagaimana warga bisa membangun rumah. Meskipun sederhana tapi bisa dicicil warga terdampak nantinya. “Ada pula keinginan tempat relokasi nggak jauh dari tempat sekarang. Kebetulan di Parungjambu ini ada lahan bekas pembuangan sampah milik pemkot yang bisa jadi proyeksi tempat relokasi. Tapi kan tempat bukan cuma di sini, membentang dari Empang hingga Rancamaya. Selain itu, memang ada juga lahan milik pemkot di wilayah Kertamaya yang bisa saja dijadikan rusunami. Pertimbangan lah,” ucap Dadang. Ia juga mengaku sudah berkoordinasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk sudi membangunkan rusunami bagi warga terdampak. Namun, salah satu syaratnya jelas, pemerintah daerahlah yang menyediakan tempat, dengan luas minimal 5.000 meter persegi. “Nggak cuma itu lah. Kita kawal ini supaya mungkin saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 bisa difokuskan juga ke persoalan ini. Kan pada 2020 belum dianggarkan, paling cepat itu di perubahan 2020. Jangan cuma sampai kerahiman turun saja, tapi sampai mereka dapat rumah layak kembali. Minimal sementara kita fasilitasi,” papar politisi PDIP itu. Beberapa Lokasi Dibidik Pemkot Bogor kini dibuat bingung mencari lahan untuk warga terdampak rel ganda yang tersebar di dua kecamatan se-Kota Bogor. Memang dominasi warga terdampak paling banyak ada di Kecamatan Bogor Selatan, bahkan mencapai 1.600-an warga. Camat Bogor Selatan Atep Budiman mengatakan, setidaknya ada tiga lahan yang disebut cocok dan memenuhi syarat untuk jadi rusunami, yakni di Kampung Parungjambu, Kelurahan Empang, dengan luas 3,5 hektare, Kelurahan Kertamaya ada dua hektare dan Kelurahan Pamoyanan 7.000 meter persegi. “Tapi kita pastikan dulu, karena beberapa ada yang dipakai pihak ketiga. Kalau Kertamaya dulu pernah mau buat rusun, tapi ada penolakan. Ya bisa saja kondisi sekarang beda,” ucapnya. Mantan Camat Bogor Utara itu menambahkan, bahkan tidak menutup kemungkinan lahan yang digunakan lebih dari satu. Sebab, ada keinginan warga untuk dipindah tapi tidak jauh-jauh dari lokasi sekarang. “Jadi warga Kertamaya mungkin nggak mau kalau dipindah ke sini (Empang, red) karena jauh. Jadi kita petakan dulu itu supaya adil juga, jadi bisa beberapa tempat nggak terpusat,” pungkasnya. (ryn/c/mam/run)