METROPOLITAN – Robohnya tembok penyangga atap ruang paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pada Sabtu (26/10) lalu, sedikit demi sedikit rupanya membuka mata publik terkait persoalan gedung tersebut. Mulai dari material konstruksi yang dianggap tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan, rekam jejak kontraktor sampai dugaan proyek yang jadi bancakan. Berbagai pihak kini menekan penegak hukum agar segera masuk, baik melalui pemeriksaan, audit investigasi hingga dorongan pembentukan tim panitia khusus (pansus) dari anggota dewan. Pasca insiden terjadi, Wali Kota Bogor Bima Arya menginstruksikan Inspektorat untuk segera memeriksa semua hal yang berkaitan dengan pembangunan gedung yang secara total menelan biaya hampir Rp100 miliar itu, mulai dari proses lelang, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun, hampir seminggu insiden terjadi, proses pemeriksaan terkesan lambat dan masih belum optimal. Kepala Inspektorat Kota Bogor Pupung Wahyu Purnama mengakui, hal itu terjadi lantaran dirinya baru dilantik pada awal pekan ini, serta mesti melakukan koordinasi secara internal sebelum melakukan pemeriksaan data dan informasi, serta peninjauan langsung ke lokasi ambruknya sopi-sopi atap yang menimpa meja dan kursi pimpinan sidang tersebut. Pihaknya juga baru melakukan tinjauan langsung ke lokasi pada Rabu (30/10) lalu. “Sejauh ini langkah kami menyikapi instruksi pak wali, masih dalam proses pengumpulan data dan keterangan. Kami sudah melihat dan meninjau lokasi Rabu (30/10) lalu. Hasilnya? Ya kan kami masih proses pengumpulan data,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Pria yang juga mantan camat Bogor Barat ini menambahkan, para pihak terkait mulai dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), sebagai pengguna anggaran, kontraktor pelaksana hingga konsultan pengawas, akan segera diperiksa dan dilakukan pemanggilan. “Dalam rangka pengumpulan data-data tersebut, sudah diundang Disperumkim, dan cek lokasi kembali oleh tim, Rabu (30/10) lalu,” ujarnya. Ia mengatakan, pihak yang diundang karena disebut punya tanggung jawab dalam pekerjaan gedung DPRD Kota Bogor itu, diantaranya Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kedepan, pihak lain yang terkait hingga pemanggilan kembali pihak yang sudah memenuhi panggilan, bisa saja terjadi guna melengkapi data dan informasi. Sebab, Pupung mengaku diberi mandat oleh F1 agar bisa menyelesaikan kasus dengan segera. “Yang sudah diundang PPPK dan PPTK, pihak lain mungkin saja nanti,” ungkap Pupung. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD (Setwan) Kota Bogor Boris Derurasman, yang pada saat pembangunan gedung dewan medio 2016 lalu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) mengaku siap untuk dipanggil jika diperlukan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan kejanggalan pada proyek dengan total biaya hampir Rp100 miliar itu. Apalagi saat ini ia mengurusi secara langsung keberadaan gedung tempat kerja para wakil rakyat itu. “Siap jika nanti ada pemanggilan? Muhun intinya kami siap,” terangnya saat dikonfirmasi. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung dan peninjauan dengan Disperumkim bersama kepala Inspektorat ke lokasi ruang rapat paripurna. “Dicek sama Pak Pupung (kepala Inspektorat, red) langsung, sudah pada hari Rabu (30/10),” imbuhnya. Boris juga mengaku, kondisi plafon yang bolong-bolong sudah kembali normal agar bisa digunakan pada saat rencana agenda rapat paripurna, hari ini (1/11). Meski ruang paripurna terlihat seperti sudah kembali normal layaknya tidak terjadi apa-apa, lain halnya jika melihat kondisi atap yang ambruk, dimana masih berserakan puing-puing tembok yang belum dibersihkan total. Tembok yang bolong pun sementara ditutup terpal saja tanpa garis polisi, untuk menghindari air hujan dan angin yang masuk. “Iya yang ambruk belum semua selesai. Tapi lagi pada diturunin puing puingnya, tinggal sedikit lah,” ungkapnya. Sementara, saat dimintai konfirmasi, Perwakilan PT Tirta Dhea Addonics Pratama (TDAP) Ramlan belum memberikan keterangan terkait persoalan yang membelit pekerjaan perusahaan medio 2016 tersebut. sejak Kamis (30/10) siang hingga pukul 19:00 WIB, Ramlan belum merespon pesan singkat dan sambungan telepon yang dilayangkan pewarta. Bahkan nomor telepon yang dituju pun kini tidak dapat dihubungi. (ryn/c/mam)