METROPOLITAN – Setelah sempat menjadi tranding di media sosial twitter Kamis (26/12). Tagar #SaveParungPanjang langsung jadi sorotan Bupati Bogor Ade Yasin. Di sela-sela kegiatannya, orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini angkat bicara mengenai fenomena tersebut. Ade mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terus mendorong agar Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jawa Barat, untuk sesegara mungkin menyelesaikan proyek pembebasan lahan, guna memuluskan pembang jalur tambang yang sudah cukup lama diwacanakan. Ia meminta Pemprov Jawa Barat harus bergerak cepat untuk melakukan pembebasan lahan jalur tambang. Baik lahan milik warga, maupun lahan miliki Perhutani. Pihaknya juga hingga kini masih menunggu janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang konon bakal membebaskan lahan untuk pembangunan jalur tambang. "Ini kan nunggu dari provinsi, katanya mereka janji tahun ini mau membebaskan lahan, kita tunggu saja," kata Ade. Politisi dari Partai PPP itu mengaku menyerahkan pembangunan jalur tambang kepada pihak Provinsi Jawa Barat. Lantaran segala adiministrasinya ada disana. "Kita kan bagi-bagi tugas aja karena banyak yang harus di bangun di Kabupaten Bogor. Kenapa saya minta provinsi untuk bangun, karena perijinannya di provinsi lagi pula retribusinya dan lain sebagainya ada di sana (provinsi,red). Jadi mintalah kepada mereka kontribusinya untuk ini. Untuk perbaikan jalan selama ini kan sudah terus kami lakukan," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, selama ini warga sekitar yang wilayahnya dilintasi truck tambang, sudah acap kali mengeluhkan hal ini kepada mereka pemangku kebijakan. Baik pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintahan pusat yang ada di Cibinong sana. Namun semua itu seperti sia-sia. Gumpalah debu jalanan yang dihasilkan truck tambang, setiap hari mesti dihirup warga. Terutama saat truck tambang hilur mudik di waktu oprasinya. Bukan hal aneh, jika sepanjang jalur tersebut kini menyajikan pemandangan yang tak elok di mata. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat menjelaskan, jalur tambang merupakan salah satu permasalahan yang menjadi prioritas ia beserta partainya. Politisi Partai PKS ini juga mengaku, pada Kamis (26/12) silam, permasalahan ini sempat dibahasnya pada rapat paripurna di DPRD Jawa Barat. “Baru saja kemarin kita bahas dengan DPRD dan Gubernur. Permasalahan ini memang harus segera ditangani,” singkatnya saat dihubungi Metropolitan kemarin. Ia mengakui, kendala pembangunan jalur tambang ada pada benturan administrasi antara pemerintah provinsi dengan pusat. Tak hanya itu, kendala anggaran juga disinyalir menjadi batu krikil tak kunjung terealisasinya pembangunan jalur tambang tambang. Dirinya juga akan berupaya mencari jalan keluar untuk polemik jalur tambang. Ru'yat juga berencana akan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang dikenalnya, di pemerintah pusat agar ikut membantu mendorong masalah jalur tambang ini. “Ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Baika pemerintah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat harus hadir untuk menangani hal ini. Terlebih untuk soal penganggarannya. Rencananya kita akan gelar pertemuan, agar semuanya bisa duduk bersama dalam menangani masalah ini. Kita juga nanti akan rancang jalan keluar pembiayaannya, jadi semuanya dibagi. Mana tanggungjawab kabupaten, provinsi, dan mana tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kita gunakan sistem rempug, untuk soal pembiayaannya,” tukasnya. (ogi/b/mam)