METROPOLITAN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebutkan salah satu penyebab bencana banjir dan longsor di empat kecamatan di Kabupaten Bogor itu akibat aktivitas penambangan emas liar dikawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Siti Nurbaya mengungkapkan, dari 87 ribu hektare luas lahan hutan di kawasan TNGHS, 15 hektare mengalami kerusakan. Di antaranya akibat perambahan hutan dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dampaknya, hulu Sungai Cidurian dan Cibeurang mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan banjir bandang dan longsor di Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Cigudeg dan Jasinga. ”Sekarang tim saya lagi turun kok. Tim penegakan hukum sedang investigasi,” ujar Siti Nurbaya usai meninjau kebun bibit di Kelurahan Babakanpasar, Kota Bogor, Jumat (10/1). Tak hanya itu, Siti Nurbaya juga mengaku sudah memanggil beberapa pengusaha selaku pemilik Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan Bogor itu. ”Sudah ada yang kita panggil kok, yang namanya perusahaan swasta. Sudah dipanggil,” ujar politisi Partai Nasdem itu. Tak hanya itu, pihak KementerianLHK juga akan menggandeng Bareskrim Polri untuk mendalami dugaan pembalakan dan penambangan emas liar di sekitar TNGHS, seperti di Gunung Handarusa, Gunung Batu, Gunung Cabe dan Gunung Butak. Langkah tegas itu dilakukan karena selain menyebabkan kerusakan hutan sehingga bisa menimbulkan bencana alam, juga berbahaya bagi keselamatan jiwa merekasendiri. ”Iya, nantinya (menggandeng Bareskrim, red). Sekarang masih KLHK dulu. Lagi investigasi,” katanya. Sementara solusi lainnya untuk mengatasi banjir dan longsor di daerah tersebut, Siti Nurbaya mengaku pihaknya sudah menyiapkan langkahlangkah, yakni Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penanganan sampah dan penertiban PETI. ”Yang sudah berlubang dan longsor itu harus ditutup bdengan tanaman vertifer dan keras. Terus di DAS (Daerah Aliran Sungai, red) harus bikin beronjong-beronjong untuk nahan arus airnya,” pintanya. Namun, untuk menertibkan penambang emas liar memang tidak mudah. Harus ada solusi, sehingga mereka tidak lagi melakukan aktivitas penambangan. ”Berurusan dengan masyarakat tidak mudah. Selesai ditertibkan, harus mentransformasi ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut ada 40 tambang ilegal di wilayah itu. ”Informasi dari KLHK, titiknya ada kurang lebih 40. Banyak memang,” kata Listyo di PusatLatihan Multifungsi Mabes Polri, Gunungputri, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/1). mengaku Bareskrim sudah membentuk satgas untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim itu kini sedang melakukan penelusuran lokasi-lokasi tambang ilegal. ”Satgas sudah bergerak mulai kemarin. Kita bagi empat tim, kemudian satgas dari Bareskrim bergabung dengan Polda Jabar dan Banten, dan anggota Brimob. Saat ini kita sedang melakukan penelusuran terhadap jejakjejak PETI karena kita mendapatkan informasi ada banyaktitik,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Lebak, Banten. Jokowi mengatakan, banjir bandang itu akibat penambangan emas ilegal dan meminta tak ada lagi tambang liar di sana. Perintah itu pun ditindaklanjuti. Kepolisian melakukan penyelidikan terkait penambangan ilegal di kawasan TNGHS penyebab banjir dan longsor Lebak. Beberapa blok penambangan pun jadi sasaran penyelidikan. (lip/dtk/mam/run)