METROPOLITAN – Rakernas I PDIP telah ditutup dan menghasilkan sembilan poin rekomendasi untuk eksternal partai. Kesembilan rekomendasi tersebut mulai dari mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga kedaulatan wilayah hingga revisi UU Pemilu. "Rekomendasi ada 9 poin, mencakup bagaimana komitmen PDIP di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI kebhinnekaan kita dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama dan juga rekomendasi terkait dengan dukungan PDIP terhadap kebijakan yang begitu tegas dari Presiden Jokowi di dalam menjaga kedaulatan wilayah, kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi kita," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela penutupan Rakernas I PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1). "Juga terkait dengan pilkada serentak ditargetkan berdasarkan pemetaan di lapangan 60 persen oleh PDIP dan ibu ketua umum menegaskan seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP wajib mengikuti sekolah partai, menjalankan visi misi yang dirumuskan oleh partai guna menempuh dan berjuang pada jalan berdikari itu," sambungnya. PDIP memperjuangkan agar perubahan UU Pemilu bisa mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup dan peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen. Saat ini seperti diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen. Tak hanya itu, PDIP mendorong perubahan perubahan district magnitude menjadi 3-10 Kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI. Lalu melakukan moderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi. "Itu dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif dan penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah," kata Hasto Kristianto. Hasto mengatakan sembilan rekomendasi hasil Rakernas PDIP tersebut bersifat sinergis dan koordinatif dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain soal revisi UU Pemilu, terdapat sikap politik dari PDIP yang dihasilkan dari Rakernas I PDIP. Selain itu, Hasto juga mengatakan rekomendasi dari Rakernas I PDIP ada terkait poin aspek penataan sistem demokrasi. Ada pula rekomendasi terkait lingkungan dan tata ruang. (cn/mam)