Sejak merebaknya virus corona atau Covid-19, kehidupan sosial masyarakat di Indonesia mulai dibatasi. Terutama di wilayah-wilayah yang dinyatakan darurat corona atau disebut zona merah. Mulai dari bekerja, belajar sampai ibadah, disarankan dilakukan di rumah. Namun, apa jadinya jika imbauan itu diberlakukan terhadap prosesi adat istiadat masyarakat Indonesia, yaitu pernikahan. PEMERINTAH Kota dan Kabupaten (Pemkot dan Pem­kab) Bogor mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar diam di rumah masing-masing dan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan ba­nyak orang. Hal itu rupanya cukup membuat sejumlah pasangan yang akan menikah kelimpungan, bahkan batal. Terlebih masyarakat pun cukup ketakutan untuk datang ke tempat-tempat ramai lantaran khawatir tertular virus corona. Meski demikian, berdasarkan surat edaran Direktorat Jen­deral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag), prosesi akad nikah rupanya tetap diperbolehkan dilaksanakan selama mengik­uti anjuran yang sudah diter­bitkan. Kasi Urusan Agama Islam, Kemenag Kabupaten Bogor, Enjat Mujiat, menjelaskan pasca-merebaknya virus co­rona ini prosesi pernikahan hanya melangsungkan akad nikah, yang diikuti sepuluh orang saja, yakni penghulu, kedua mempelai, saksi dan orang tua kedua mempelai. ”Jadi kalau bisa untuk resepsi ditunda dulu sampai kondisi sudah membaik. Kalau hanya akad, boleh saja. Tapi ada ke­tentuannya,” katanya kepada Metropolitan, Senin (23/3). Selain itu, lanjutnya, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi untuk penghulu yang memimpin prosesi akad nikah. Para penghulu dianjurkan menggunakan masker dan sarung tangan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona. Begitupun dengan mempelai dan semua orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut. Ketersediaan hand sanitizer, sambungnya, juga menjadi keharusan di sebuah acara akad nikah. Di samping ke­giatannya harus digelar di sebuah tempat yang terbuka. Enjat menilaihal itu jadi se­buah langkah yang baik lan­taran tidak mungkin menghen­tikan proses ibadah meski di tengah serangan wabah. Sebab, prosesi pernikahan di Indo­nesia sangat kental akan budaya dan adat istiadat. Di mana untuk penentuan tanggal dan waktu pernikahan sudah se­perti patokan yang tidak bisa diganggu gugat. Sementara itu, ia menyebut jelang masuknya Ramadan tahun ini angka pengajuan pernikahan menurun sejak awal Maret sampai pertenga­han April. ”Menurun iya, se­kitar 20 sampai 30 persen, jika dibandingkan tahun lalu,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Cibinong Zulfakor. Menurutnya, dampak penye­baran virus corona ini cukup terasa untuk prosesi pernika­han. Tak hanya acara resepsi yang diimbau tidak dilangs­ungkan, pelatihan pranikah yang biasa digelar setiap Se­lasa dan Kamis di KUA Cibi­nong pun sementara dilibur­kan. ”Ini sesuai anjuran dari Kemenag Pusat. Karena kan berbagai kegiatan yang men­gundang banyak massa dila­rang. Jadi kami liburkan dulu sementara,”katanya. Namun, pria yang akrab disapa Zul itu mengaku untuk berbagai kegiatan pelayanan di KUA masih berjalan se­perti biasa. Hanya saja para pengunjung diwajibkan men­cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah masuk KUA. ”Ya po­koknya harus cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Masker juga harus. Jika memang kalau kita lihat, masyarakat ini sakit,”tegasnya. Di KUA Cibinong sendiri, bulan Muharam yang men­jadi bulan baik untuk melangs­ungkan pernikahan, biasanya setiap pekannyabisa melangs­ungkan 40 sampai 50 perni­kahan. Namun kini tidak sam­pai 35 akad nikah sejak awal Maret hingga kini. Ia pun mengaku sudah men­jalankan apa yang dianjurkan Dirjen Bimas Islam Kemenag Pusat. Di mana para peng­hulu harus mengenakan mas­ker dan sarung tangan setiap prosesi akad. ”Jadi kepada masyarakat yang akan menikah nanti, bukan maksudnya tidak sopan ya kami mengenakan masker dan sarung tangan, tapi memang sudah kewajiban untuk menjaga agar virus ini (corona, red) tidak menyebar,” imbuhnya. Begitu juga dengan Kota Bo­gor. Melalui surat edaran wali kota Bogor nomor 443.1/1075-Umum, Pemkot Bogor meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, instansi dan Organisasi Perangkat Dae­rah (OPD) untuk tidak melaks­anakan acara besar yang me­libatkan banyak orang. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, meski tidak spesifik melarang masy­arakat menggelar resepsi per­nikahan, imbauan tersebut secara masif sudah memuat semuanya secara gamblang. ”Surat edaran yang pertama kita keluarkan itu sifatnya sapu jagat. Jadi segala bentuk kegiatan yang dapat menim­bulkan keramaian atau keru­munan banyak orang agar tidak dilaksanakan,” kata De­die kepada Metropolitan. Sementara itu, salah seorang penghulu KUA Kecamatan Bogor Timur Suhendra Yudi­ansyah mengatakan, secara umum pasca-mewabahnya virus corona di Kota Hujan, sejumlah masyarakat yang hendak melakukan pernikahan terpaksa mesti mengurungkan niatnya lantaran wabah co­rona. Rata-rata mereka yang hendak melangsungkan akad nikah pada Maret ini menjad­walkan ulang pernikahan hingga waktu yang tidak di­tentukan. Suhendra menyebut dari delapan calon pasangan suami-istri (pasutri) yang hendak menikah dan ditanga­ni olehnya, semuanya memun­durkan jadwal pernikahannya. ”Karena wabah ini (corona, red), mereka mengundurkan tanggal mereka. Ada yang bu­lan April sampai Juni, bahkan ada juga yang diundur sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya. Tak hanya mengundurkan jadwal pernikahannya, ham­pir seluruh calon pasutri juga memindahkan lokasi perni­kahannya. Yang semula dilaks­anakan di gedung, kini pindah tempat menjadi di rumah. ”Ada juga yang mengubah tempat akad. Awalnya di gedung, pin­dah ke rumah. Bahkan ada juga yang sudah bayar uang muka. Ada beberapa yang sampai segitunya,” tuturnya. Bagi pasutri yang melaks­anakan pernikahan, sambung­nya, pihak KUA menetapkan agar pernikahan dilangsung­kan dengan jumlah saksi ter­batas, tanpa embel-embel rombongan besan seperti hal layak lakukan. Hal itu bertujuan untuk me­minimalisasi penyebaran virus corona, sekaligus men­jalankan instruksi dari pe­merintah. ”Kalaupun ada yang mau nikahan, biasanya ha­jatnya ditunda. Jumlah saksi yang hadir dalam akad juga kita batasi, hanya sepuluh orang. Itu pun harus meng­gunakan masker dan hand sanitizer,” bebernya. Disinggung soal jumlah ca­lon pasutri yang membatalkan pernikahannya di bulan ini, Suhendra mengaku tak bisa memberi angka pastinya. Yang jelas rata-rata mereka men­jadwalkan ulang pernikahan­nya itu. ”Kalau jumlah pasti­nya, saya kurang begitu hafal. Yang ditangani oleh saya saja ada delapan. Mungkin ada sekitar belasan. Kami juga belum bisa pastikan berapa persen penurunan angka per­nikahan karena wabah ini (corona, red). Yang jelas pas­ti ada penurunan. Tapi kami tidak tahu berapa angka pas­tinya,” tutupnya. (ogi/dil/d/ mam/run)