Suasana halaman kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor di Jalan Bersih, Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Senin (20/4) pagi, mendadak riuh. Seakan tak memedulikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), warga tampak berdesak-desakan untuk masuk dan mendapatkan bantuan. Demi satu paket sembako, aturan menjaga jarak atau physical distancing demi mencegah penularan virus corona (Covid-19) pun diabaikannya. Ketua Baznas Ka­bupaten Bogor KH Lesmana mengatakan, sejak awal pi­haknya tidak pernah men­gundang warga untuk pem­bagian sembako di kantornya itu. Sebab, Baznas hanya menyiapkan 11 ribu paket sembako untuk para ustadz, guru ngaji di pondok pesan­tren hingga amil yang tersebar di kecamatan se-Kabupaten Bogor. Itu pun distribusinya dilakukan dan koordinasi dengan pemerintah desa serta kecamatan. ”Kami sudah berikan surat kepada camat hingga kades untuk mendata guru ngaji, ustadz, pondok pesantren dan amil untuk dapat bantuan melalui koordinasi itu. Tapi kalau warga yang datang hari ini (kemarin, red), kami nggak tahu. Datang tiba-tiba. Ya kalau diminta balik lagi ya kasihan, sudah desak-desakan. Kami berikan stok sembako, yang alhamdulillah masih ada,” katanya. Ia juga mengakui munculnya kerumunan di depan kantor­nya menarik perhatian ma­syarakat karena Kabupaten Bogor sendiri sedang melaks­anakan kebijakan PSBB demi memutus mata rantai Covid-19. Sehingga meskipun antrean masih panjang, pihaknya ber­sama aparat keamanan me­minta warga untuk bubar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari informasi yang ia da­patkan, ratusan warga itu datang berharap mendapat­kan sembako dengan bermo­dalkan Kartu Keluarga dan KTP berdasarkan informasi dari grup percakapan singkat yang berlanjut pada infor­masi dari mulut ke mulut warga. ”Jadinya sulit diatur, jaga jaraknya juga. Datang spontan, tetap kami kasih. Dan setelah datang keamanan, ya dibubarkan,” papar Lesmana. Hal itu pun mengundang reaksi keras dari Bupati Bogor Ade Yasin yang mengaku ka­get juga geram dan langsung menegur keras ketua Baznas karena tidak melakukan kon­firmasi akan adanya pemba­gian sembako. ”Saya kaget, kok tiba-tiba ada pembagian sembako oleh Baznas. Tidak ada konfirmasi ke saya seba­gai ketua Gugus Tugas Co­vid-19,” ujarnya. Seharusnya, ia menilai pihak Baznas melakukan koordi­nasi terlebih dahulu kepada Pemkab Bogor dan juga pihak kepolisian agar ikut menga­mankan. Ia juga menilai pem­bagian sembako yang dilaku­kan Baznas kemarin pagi cukup memprihatinkan, sebab tidak mematuhi aturan pe­merintah kaitan physical dis­tancing. ”Seharusnya berkoordinasi dengan kami dan juga ke­pada pihak polisi agar aman dan tidak terjadi kericuhan seperti yang terjadi pagi tadi (kemarin, red),” ujar AY, sa­paan karibnya. Kerumunan yang terjadi di halaman kantor Basnaz di tengah penerapan PSBB mem­buat banyak pihak angkat suara. Tak terkecuali Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Muad Khalim. Ia terang-terangan mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah daerah, khususnya dinas ter­kait hingga aparat kewilayahan, sangat buruk dan mesti menda­pat evaluasi lantaran persoa­lan pendataan penerima bansos hingga kisruh distri­businya. ”Catatan untuk dinas ter­kait, khususnya Dinas Sosial (Dinsos), perlu dievaluasi kinerjanya untuk lebih detail dalam mendata warga yang benar-benar masuk kategori penerima manfaat bantuan. Termasuk kewilayahan, ke­camatan, kelurahan/desa sampai RT/RW. Kesiapan RT/RW, (pemerintah, red) desa juga kurang tertib dalam ad­ministrasi pendataan warga, yang juga berpengaruh ke­pada kinerja Dinsos dalam hal bantuan manfaat,” katanya kepada Metropolitan, Senin (20/4). Ia pun berkaca pada apa yang terjadi di Kabupaten Bogor wilayah timur, yang merupa­kan daerah pemilihan (dapil)-nya. Di mana hingga kini dari informasi yang ia dapat, warga di Bogor Timur belum menerima bantuan APBD terkait sembako yang akan dibagikan. Tak cuma itu, penyaluran bantuan mungkin akan sedikit menuai reaksi dari masyarakat karena ham­pir semua jumlah Kepala Keluarga yang disetorkan RT ke pemerintah desa pasti ber­harap untuk dapat semua. ”Berawal dari data yang ma­suk ke Dinsos terlalu banyak, sementara data yang masuk dar desa-desa tidak semua bisa mendapatkan karena disesuaikan dengan kemam­puan daerah,” ujarnya. Carut-marutnya pendataan masyarakat mampu dan tidak mampu, jelas Muad, itu yang tidak dilakukan Dinsos dari jauh-jauh hari sebelum ada wabah Covid-19. Malah ada beberapa tempat yang diang­gap sudah mampu tapi masih dapat penerima manfaat dan belum dialihkan ke masyara­kat yang tidak mampu. ”Ini catatan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu. Sementara itu, Kepala Din­sos Kabupaten Bogor Rus­tandi mengaku kewalahan dalam melakukan pendataan warga penerima manfaat ban­sos di saat kondisi situasi Covid-19 seperti ini. Ia menga­ku pendataan untuk bantuan sering berbuntut masalah. Apalagi dengan kebijakan yang dinamis, sehingga data-data pun ikut bergerak terus. Me­ski begitu, pihaknya menga­ku di-deadline Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menyerahkan data final usulan penerima bantuan, sebab berpengaruh terhadap penerima manfaat yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. ”Dalam kondisi sekarang, semua tidak bisa terduga ka­rena data pun bergerak cepat. Pemprov Jabar minta hari Kamis (16/4) final usulan. Dinsos hari ini harus terus olah data. Semua harus maklum bertindak cepat dan cerdas, walaupun terasa tidak masuk akal. Mohon maklum,” tegas Rustandi. Pemkab Bogor sendiri men­galokasikan anggaran sebesar Rp188,9 miliar untuk ban­tuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, yang ditargetkan didistribu­sikan sebelum Ramadan agar membantu memenuhi kebu­tuhan masyarakat. Dari hasil rapat tentang Persiapan Pemberian Ban­tuan Sosial, Senin (20/4) siang, Juru Bicara Gugus Tugas Co­vid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan bahwa alokasi anggaran ban­sos Pemkab Bogor sebesar Rp188,9 miliar itu akan di­distribusikan berupa beras 30 kilogram per penerima manfaat atau Rumah Tangga Miskin (RTM). Yang jumlahya sebanyak 200 ribu RTM, ha­rus sudah didistribusikan sebelum Ramadan. Kedua, bansos yang didist­ribusikan berupa beras seba­nyak 6.000 ton untuk setiap pendistribusian. Pola distri­businya, jelas Syarifah, yakni melalui pembelian beras kualitas premium dari Bulog dan pendistribusiannya akan dilakukan aparat kepolisian dan TNI kepada RTM sasaran. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sam­bungnya, akan diberikan ke­pada RTM korban Covid-19, di luar RTM yang telah menda­patkan alokasi anggaran dari presiden, Kemensos, gubernur, Kartu Prakerja, yang sasarannya ditetapkan mela­lui musyawarah desa. ”Target hari ini (20/4) me­nyelesaikan administrasi Perbup Bogor tentang Pene­tapan Penerima Bansos Pem­kab Bogor, Perbup tentang Jaringan Pengaman Sosial, PKS (Perjanjian Kerja Sama, red) antara Disdagin dengan Perum Bulog. Dan pendistri­busian beras akan mulai dila­kukan antara hari Selasa hingga Jumat (21-24/4),” tun­tasnya. (ryn/c/mam/run)