Di tengah pandemi corona atau Covid-19, tidak hanya membuat masyarakat Kabupaten Bogor sengsara. Meningkatnya jumlah kasus positif rupanya merambat ke persoalan lain, termasuk kisruh soal bantuan sosial (bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). SERING menjadi bulan-bulanan warga lantaran dite­gur soal realisasi bantuan, pengurus RT dan RW di Ke­lurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, mengontrog dan menyegel kantor Kelurahan Sukahati, Senin (27/4) pagi. Pengurus RT dan RW se-Kabupaten Bogor memang bertugas mendata warga ter­dampak corona sesuai per­mintaan pemerintah untuk mendapatkan bansos. Alih-alih turun sesuai pendataan, rea­lisasi jumlah bantuan jauh dari harapan dan berpotensi diprotes warga. ”(Aksi, red) Ini bentuk protes kita terhadap pemerintah. Pen­dataan yang kami lakukan, baik yang masuk DTKS (Data Ter­padu Kesejahteraan Sosial, red) atau non-DTKS, nyatanya ng­gak sesuai dengan jumlah yang turun,” kata salah seorang pengurus RW 03, Kelurahan Sukahati, Ruslan, selepas aksi di depan kantor Kelurahan Sukahati, Senin (24/4). Ia mengaku pihaknya sudah melakukan pendataan warga terdampak corona untuk me­nerima bantuan tak kurang dari 500 hingga 600-an warga setiap RW-nya. Namun jum­lah yang turun jauh panggang dari api, sebab hanya turun 30 hingga 50 kepala keluarga yang menerima bantuan dari pemerintah pusat. ”Ma­kanya sekarang kita kan bing­ung. Warga kan nanti akan ngeluh dan komplainnya ke kami,” ujarnya. Hal itu menambah parah adanya indikasi ketidaksesu­aian data penerima dan ban­tuan yang tidak tepat sasaran, yang ia lihat di wilayah. Ia pun hanya bisa berharap warga yang sudah terdata dan benar-benar masuk kategori miskin bisa segera mendapatkan bantuan, baik bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Ba­rat (Pemprov Jabar) maupun pemerintah pusat. ”Banyak warga yang usahanya turun, lalu jadi miskin. Kalau ini se­lesai, semoga bantuan tepat sasaran,” harapnya. Saat dikonfirmasi, Lurah Sukahati Haerudin menerang­kan hingga kini data penerima bantuan masih melalui tahap verifikasi pemerintah agar tidak lagi salah sasaran. Sebab, ia mengakui bahwa di wilay­ahnya ada data keluarga pe­nerima bantuan yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. ”Masih terus didata ulang agar tidak salah sasaran,” singkat­nya. Persoalan ini rupanya sampai ke telinga Bupati Bogor Ade Yasin. Ia menilai persoalan ini cukup kompleks karena me­nyangkut data penerima ban­tuan. Dengan kondisi saat ini, pemerintah, termasuk kewi­layahan, harus benar-benar detail dalam melakukan pen­dataan karena semua warga merasa terdampak dan ingin mendapatkan bantuan. Sedang­kan kemampuan anggaran, baik Pemkab Bogor, Pemprov Jabar hingga pemerintah pusat, pu­nya keterbatasan. ”Ya RT/RW harus bisa lihat, prioritaskan yang tidak mampu. Sekarang kan semua minta didata, pa­dahal kita ada keterbatasan. Makanya dahulukan yang benar-benar butuh dan rentan miskin,” pintanya. Ia sendiri mengaku belum memastikan apakah bantuan dari pemprov atau pusat sudah turun atau belum. Sebab, bantuannya langsung turun ke masyarakat. ”Jadi kita sulit deteksinya. Kadang memang yang menerimanya sedikit, atau bertahap ya. Yang pasti untuk pendataan bantuan di kita masih jalan terus, masih revisi, karena datanya numpuk ya,” ungkapnya. Selain itu, Pemkab Bogor pun tengah kelimpungan. Bukan hanya dibuat pusing dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang trennya terus meningkat, bantuan sosial pun, data warga penerimanya menjadi soal. Teranyar, RT/RW di Kelurahan Sukahati mengontrog dan menyegel kantor kelurahan gegara ke­tidaksesuaian data penerima bantuan, Senin (27/4). Pada­hal, tak kurang dari 702.398 kepala keluarga se-Kabupaten Bogor tengah cemas menan­ti bantuan. Karut-marutnya pendataan bansos di Kabupaten Bogor sempat diakui Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi, lantaran ke­walahan dalam melakukan pendataan warga penerima manfaat bansos saat kondisi Covid-19 seperti ini. Pendataan untuk bantuan, menurutnya, sering berbuntut masalah. Apalagi dengan ke­bijakan yang dinamis sehingga data-data pun ikut bergerak terus. Meski begitu, pihaknya mengaku di-deadline Pemprov Jabar untuk menyerahkan data final usulan penerima bantuan. Sebab berpengaruh terhadap penerima manfaat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD) Kabupaten Bogor. ”Dalam kondisi sekarang, semua tidak bisa terduga ka­rena data pun bergerak cepat. (Pemprov) Jabar minta final usulan. Dinsos hari ini harus terus olah data. Semua harus maklum bertindak cepat dan cerdas, walaupun terasa tidak masuk akal. Mohon maklum,” tegas Rustandi. Sejauh ini, Pemkab Bogor mencatat calon penerima bansos se-Kabupaten Bogor dari data yang sudah diveri­fikasi adalah 702.398 Rumah Tangga Miskin (RTM) per Minggu (19/4) lalu. Dari jum­lah itu, diusulkan untuk me­nerima bantuan dari Pemprov Jabar sebanyak 117.531 RTM. ”Sedangkan jumlah yang diusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) dari dua sumber bantuan, sebanyak 122.544 RTM. Salah satunya bantuan tunai dari Ditjen Lin­jasos Kemensos Rp600.000 per kepala keluarga. Jumlahnya sekitar 9.814 penerima,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Co­vid-19 Kabupaten Bogor Sya­rifah Sofiah. (ryn/c/mam/run)