METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendata sekitar 1,1 juta Keluarga Penerima Man­faat (KPM) untuk menerima bantuan terdampak Covid-19 dari berbagai sumber bantuan. Rinciannya, kategori Data Terpadu Kesejahteraan So­sial (DTKS) sebanyak 341.616 KPM dan kategori non- DTKS sejumlah 670.140 KPM, hasil pendataan RT/RW dan kewilayahan. Meski begitu, semua KPM dari jumlah tersebut sudah dipastikan mendapat alokasi bantuan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor Rustandi menyebut dari 670.140 KPM sudah teralokasi sekitar 100 ribuan KPM penerima yang masuk penerima bantuan Pemerin­tah Provinsi Jawa Barat (Pem­prov Jabar). ­ ”Kuota yang diterima dari Pemprov (Jabar) hari ini ren­cana 100 ribuan. Ya mudah-mudahan itu baru tahap per­tama saja,” kata Rustandi usai Rapat Paparan Hasil Penda­taan dan Pemetaan Calon KPM Dampak Covid-19 di Audito­rium Setda, Cibinong, Selasa (28/4). Sisanya, sambung Rustandi, belum tentu semua dikaver Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ka­bupaten Bogor. Sebab, pi­haknya tengah mengintip peluang untuk memperoleh sumber bantuan dari non-pemerintah alias swasta. Se­jauh ini, Pemkab Bogor sudah baru mengalokasikan 200 ribuan KPM untuk menerima manfaat dari sumber APBD Kabupaten Bogor dalam ben­tuk 30 kilogram beras. ”Belum tentu juga (APBD yang mengkaver sisanya, red). Ada beberapa swasta yang sudah kontak saya, meminta data mana warga yang belum terkaver sumber bantuan mana pun, untuk bisa ditutup mereka. Ada yang mau bantu, nanya via WA (WhatsApp, red), ya kita siapkan data itu,” jelas mantan asisten Perekono­mian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor itu. Namun sejauh ini, ia menga­ku pihaknya belum menentu­kan berapa kemungkinan kuota bantuan dari swasta tersebut. Sebab masih bergan­tung pada kapasitas realisasi penerima, baik dari pemerin­tah pusat, Pemprov Jabar hingga Pemkab Bogor. Rus­tandi menekankan data pene­rima bantuan pun hingga kini masih berjalan dan belum selesai sempurna. Soal target penyaluran bantuan APBD Kabupaten Bogor, ia menyera­hkan realisasi kepada SKPD terkait, yakni Disdagin. ”Intinya kita data saja. Target kapan disalurkan? Itu ke Dis­dagin. Jadi selisih yang akan dikaver swasta sementara ini belum ada, baru permintaan data saja. Mana selisih yang belum terbantu, akan coba dibantu dari swasta ya. Ada selisih sekitar 250-342 ribuan ya, non-DTKS yang belum ke­lihatan terkaver sumber ban­tuan dari pemerintah. Yang pasti kita memang kesulitan mendata dalam kondisi se­perti ini, kondisi nggak normal. Jadi bakal jauh dari sempurna,” tuntasnya. (ryn/b/mam/run)