Tampilnya Raja Dangdut Rhoma Irama di acara khitanan salah seorang warga di Pamijahan, Kabupaten Bogor, berbuntut panjang. Bang Haji, sapaan karib Rhoma Irama, bakal dipanggil dan diperik­sa Polres Bogor dalam waktu dekat ini. Namun, pentolan Soneta Group itu memberi sanggahan. MELALUI video berdu­rasi tiga menit 53 detik, Rhoma Irama memberikan klarifikasi. Pernyataan itu ia bagikan melalui Facebook pribadinya. “Assalamualai­kum Wr Wb. Waduh, saya terpaksa mesti klarifikasi lagi nih. Tiba-tiba ada be­rita saya mau diproses hukum oleh Ibu Bupati Kabupaten Bogor,” katanya mengawali pembukaan video. “Sebetulnya begini, bahwa saya datang itu atas undan­gan dari Pak Surya. Karena dengan catatan waktu itu dengan komitmen tidak akan menyelenggarakan penam­pilan Soneta Group. Jadi saya datang lah dengan sendirian. Juga pakai baju sederhana saja, nggak pakai jas, nggak pakai batik karena undangan Pak Surya itu ya sifatnya ha­nya kumpul-kumpul saja,” sambungnya. Sesampainya di lokasi khi­tanan tokoh Kecamatan Pa­mijahan tersebut, ia melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul di satu lo­kasi, yang sifatnya undangan resmi oleh penyelenggara acara. Selain itu, banyak juga karangan bunga yang berjajar di lokasi tempat ha­jatan itu diselenggarakan. “Di sana juga saya lihat ada panggung, ada live music. Bahkan penyanyi-penyanyi dari Ibu Kota tampil di sana. Saya pikir saat itu kondisinya sudah aman gitu kan. Bahkan pada malam Minggu-nya pun ada wayang golek sampai pagi hari,” ucapnya. Namun, sambungnya, tiba-tiba ada berita dirinya akan diproses hukum hanya ka­rena Raja Dangdut sempat tampil di atas panggung dengan menyanyikan bebe­rapa lagu. “Ini buat saya aneh saja gitu. Seandainya mau dip­roses secara hukum, tentu­nya kan Ibu Bupati yang punya wilayah, begitu ber­diri panggung itu kan sejak hari Sabtu (27/6) lalu mes­tinya dilarang, kalau memang tidak boleh adanya acara di khitanan Pak Surya tersebut,” imbuhnya. “Bahkan, malamnya ada wayang golek mestinya di­larang. Terus paginya ada penampilan musik mestinya dilarang. Saya sendiri datang sore hari pada Minggu (28/6) kemarin. Tapi tiba-tiba ke­napa saya yang jadi kena sasaran, saya yang harus mempertanggungjawabkan ini,” lanjutnya. Baginya, ancaman orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu dianggap tidak adil dalam menegakkan hukum yang berlaku untuk polemik tersebut. “Saya harap Bu­pati heureuy lah, bercanda gitu kan. Sebab kalau memang serius ya harus yang bertang­gung jawab yang mengada­kan pagelaran, yang menga­dakan acara itu. Saya undan­gan. Kalau saya tamu un­dangan harus bertanggung jawab, berarti seluruh un­dangan yang hadir di situ harus diproses secara hukum juga,” bebernya. Rhoma berharap perma­salahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa adanya pelaporan ke pihak berwajib. Sebab jika perihal ini tetap dilanjutkan, seluruh rakyat di negeri yang menge­tahui persoalan tersebut akan bingung. “Mudah-mudahan klir ya, bahwa saya undangan dan tidak ada live conser oleh Soneta Group. Saya cuma datang ke situ, bahkan saya juga didampingi ketat oleh aparat. Bukan ditangkap tapi didampingi,” ujarnya. Ia juga menyebut pendam­pingan yang diberikan apa­rat penegak hukum setempat itu dilakukan kepadanya sejak tiba di acara lokasi hingga naik ke atas panggung untuk memberi tausiah ke­pada tamu undangan yang hadir kala itu. “Nah, ketika di panggung itu, saat saya memberi tau­siah singkat, pasti saya di­daulat nyanyi... nyanyi.... Karena permintaan itu, maka saya menyanyi lah satu-dua lagu. Dan bukannya ini suatu yang wajar kan, serta normal yang dialami artis Ibu Kota di mana pun saat hadir di suatu acara yang didatanginya,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Bo­gor Ade Yasin mengaku ke­cewa, marah serta merasa ’kecolongan’ lantaran sudah percaya dengan komitmen sebelum hari H, namun ma­lah dilanggar komitmen yang sudah dibuat sendiri. Belum lagi penyelenggara yang merupakan tokoh setempat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memercayai ko­mitmen soal tidak akan meng­gelar pertunjukan. ”Kita percaya, apalagi itu tokoh yang bilang. Ternyata jadi juga. Saya minta ditindak lanjut, mulai dari teguran, lalu pemanggilan. Kalau ada melanggar aturan, kita akan proses dengan benar,” kata Ade Yasin. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu me­nyebut pemanggilan bakal dilakukan kepada semua orang yang bertanggung ja­wab, mulai dari tuan rumah hingga artis yang datang dan mengisi acara tersebut. Ia pun bakal berkoordinasi dengan kapolres Bogor. ”Kita lihat bedah kasus dengan kapolres dulu. Kita lihat siapa yang tanggung jawab. Kalau memang ada pelanggaran, kita proses hukum. Pelanggarannya ini PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar, red) ya. Ada ancaman hukuman sanksi. Itu nanti berdasarkan peme­riksaan pada pemanggilan semua orang,” ucap AY, sa­paan karibnya. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronal­dy menyatakan bahwa pe­nerapan pasal akan diten­tukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang hadir di acara tersebut. Mu­lai dari penyelenggara hing­ga para artis yang datang. Ia pun merasa ‘kecolongan’ karena imbauan yang disam­paikan beberapa hari sebe­lumnya tidak diindahkan. ”Ada dukungan dari Kapolda (Jawa Barat, red) dan Pangdam, mendukung Gugus Tugas lakukan tugas sebagaimana mestinya. Kalau ada pelang­garan, kita tindak. Pelangga­rannya, kita lihat setelah pe­meriksaan. Secepatnya lah kita panggil,” tegasnya. Selain itu, ia juga mene­rangkan soal pencabutan maklumat Polri bukan berar­ti semua kegiatan bisa dila­kukan lagi secara normal. ”Bukan berarti bebas, bole­hkan kerumunan, tanpa protokol kesehatan. Apalagi itu (Pamijahan, red) masuk zona merah Covid-19 juga,” ujarnya. Pihaknya juga berencana menggelar rapid test massal kepada warga di lokasi ter­sebut. Hal itu sudah dibica­rakan dengan pihak terkait, termasuk Gugus Tugas. ”Su­dah dibicarakan. Rencana kita lakukan itu. Kita cek semua orang yang ada di sana,” ucapnya. Sementara itu, buntut per­soalan ini membuat Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Rudy Sufahriadi turun langsung ke Kabupa­ten Bogor, kemarin. Kedua­nya sama-sama mendukung segala upaya yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 Ka­bupaten Bogor dalam me­nangani penyebaran pan­demi corona, mulai dari penanganan kasus, tes mas­sal, aturan PSBB hingga ke­bijakan menuju New Normal. “Intinya kedatangan kami ke sini mendukung semua upaya, tindakan dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor demi mengatasi pandemi ini dan jelang New Normal,” kata Nugroho Budi Wiry­anto di Pendopo Bupati Bo­gor, kemarin. Sebelumnya diberitakan, Raja Dangdut Rhoma Irama kembali jadi sorotan. Ini menyusul pentolan Soneta Group itu kedapatan mang­gung di Pamijahan, Kabu­paten Bogor, pada Minggu (28/6). Padahal sebelumnya, Rhoma Irama sempat men­gunggah video di akun Fa­cebook-nya berupa penje­lasan pembatalan konser tersebut. Namun, rupanya pernya­taan itu berbanding terbalik dengan kabar yang beredar. Ramai tersebar foto dan vi­deo saat Rhoma Irama tengah menghibur warga Pamijahan dalam acara hajatan salah seorang warga. Dalam video tersebut, Rhoma Irama tam­pak berdendang dengan dipadati penonton. (bu/med/ryn/c/rez/run)