METROPOLITAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menghapus persyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) atau kartu sakti bagi warga luar Jabodetabek yang ingin keluar-masuk Jakarta. Syarat ini mulai berlaku sejak Se­lasa (14/7). Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, warga yang ingin keluar atau masuk Jakarta tak perlu lagi memiliki SIKM. ”Pemeriksaan SIKM sejak Selasa, 14 Juli, itu ditiadakan,” kata Syafrin. ”Iya (warga keluar-masuk Jakarta, red), tidak perlu lagi SIKM. Tidak ada lagi SIKM,” sambungnya. ­ Ia menyebut petugas tidak akan lagi berjaga di titik peng­ecekan alias check point SIKM yang tersebar di beberapa lokasi. Sebagai ganti SIKM, Pemerintah DKI memanfaat­kan teknologi Corona Likeli­hood Metric (CLM) melalui aplikasi JAKI. Ia menjelaskan CLM adalah sistem aplikasi yang memin­ta masyarakat mengisi for­mulir semacam self-assess­ment terhadap indikasi awal, apakah mereka terpapar Covid-19 atau tidak. Untuk itu, semua masyarakat diim­bau mengisi formulir CLM sehingga mereka dapat menge­tahui kondisi kesehatan me­reka, apakah aman untuk melakukan perjalanan ke luar rumah atau tidak. Pasalnya, dalam proses pengisian CLM, masyarakat diminta mengisi biodata dan kondisi kesehatan secara ju­jur. ”Ini semacam self-assess­ment. Jadi kita mau mengim­bau warga untuk mengisi CLM dengan sebenar-benarnya, karena di sana hasil isian kita dinilai oleh sistem, kemudian diberi skor,” ucap Syafrin. Apabila skor kurang dari ambang batas yang ditentukan, maka pengisi CLM tidak di­perbolehkan melakukan per­jalanan ke luar rumah. ”Jika skornya di atas passing grade yang ditetapkan, maka re­komendasinya boleh beper­gian,” imbuh Syafrin. Mereka yang memiliki skor di bawah passing grade akan direkomendasikan melakukan tes pemeriksaan Covid-19. ”Kami mengimbau kepada warga yang direkomendasikan tes, jangan melakukan perja­lanan dulu. Anda lakukan tes dulu, setelah mendapat hasil tes negatif, silakan lakukan perjalanan,” ucapnya. ”Atau jika positif, tentu ada treatment tertentu, apakah karantina mandiri atau sesuai rekomen­dasi dokter pada saat dilaku­kan tes,” ujarnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan me­netapkan warga luar Jabode­tabek yang ingin keluar-masuk Jakarta harus mengantongi SIKM. Tanpa SIKM, mereka tidak diizinkan masuk Jakarta. Petugas akan memeriksa SIKM mereka di check point. Syafrin pernah menyampai­kan, warga dari luar Jabode­tabek tetap harus memiliki SIKM selama penerapan PSBB Transisi. Ia menuturkan, SIKM berlaku selama pemerin­tah masih menetapkan status keadaan darurat bencana nasional terkait pandemi Co­vid-19. (war/rez/run)