METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Kementerian Perhubungan se­pakat bahwa layanan angkutan bus yang dise­diakan di Stasiun Bogor untuk penumpang KRL tidak selamanya gratis. Karena itu, bus tersebut menjadi layanan berbayar. ”Tadi saya bicara dengan Pak Dirjen, kita se­pakat ini tidak bisa permanen. Tidak mungkin semua gratis, sudah ada survei warga bersedia membayar tiket,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Senin (20/7). Namun, harga tiket bus nantinya tidak akan lebih mahal atau minimal sama dengan tiket KRL. Karena itu, masih perlu ada pembahasan lebih lanjut un­tuk menentukan harga tiket dan hal teknis lainnya. ­ ”Asal tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh dengan kereta. Kita akan memper­cepat itu, titik berangkatnya dari mana harga tiketnya berapa. Karena tidak mungkin selamanya gratis di sini,” ungkapnya. Bima menilai layanan bus di Stasiun Bogor menjadi so­lusi utama untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi setiap awal pekan. Selama belum ada opsi penambahan kapasitas penumpang dalam gerbong. ”Selama belum ditambah penumpang di gerbong, ma­ka bus berbayar ini jadi so­lusi utama,” tegas Bima. Sejauh ini, Bima melihat kondisi antrean penumpang KRL di Stasiun Bogor kem­bali mengalami kepadatan. Namun, hal itu masih bisa terkendali dengan adanya layanan bus yang meskipun jumlahnya dikurangi. ”Tapi tetap relatif bisa teru­rai, waktu antrean di luar 20 menit di waktu padat. Di da­lam juga setengah jam sampai 40 menit. Minggu lalu se­tengahnya nggak kepake ada 150 bus. Makanya sekarang turun (77 bus, red), kita lihat ini sangat cukup,” tutupnya. (dil/c/feb/run)