METROPOLITAN - Badan Pengelola Transpor­tasi Jabodetabek (BPTJ) berencana mengopera­sikan layanan bus gratis Bogor hingga akhir 2020. Keputusan itu diambil sebagai upaya menangani penumpukan penumpang KRL di Stasiun Bogor. Kepala BPTJ Polana Pramesti mengaku pihaknya tetap mempertahankan layanan bus gratis dengan tujuan mengakomodasi penumpang KRL yang memiliki kemampuan finansial terbatas. Namun, jumlah armada bus gratis akan diku­rangi bertahap dari waktu ke waktu. ”Pengurangan bus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika kondisi yang terjadi di setiap saat,” kata Po­lana dalam keterangan tertu­lisnya, kemarin.­ Ia juga mengaku pihaknya telah melakukan evaluasi ter­hadap penumpukan penum­pang KRL di Stasiun Bogor akibat pandemi Covid-19 dan layanan bus gratis yang sudah tersedia sejak Mei 2020. Hasil evaluasi menunjukkan karak­teristik masyarakat pengguna KRL cukup beragam, mulai dari kalangan status sosial ekonomi bawah hingga status sosial ekonomi menengah. Penumpang yang berasal dari status sosial ekonomi bawah memiliki ketergan­tungan yang tinggi terhadap sarana transportasi KRL ka­rena harga tiket yang ter­jangkau bagi mereka. Semen­tara itu, ternyata terdapat juga pengguna KRL dari ka­langan status sosial menengah yang mau dan mampu me­manfaatkan layanan komuter selain KRL dengan harga tiket yang lebih tinggi, asal sesuai pelayanan yang diberikan. ”Kebijakan yang diambil ha­rus mampu mengakomodasi kondisi dan kepentingan me­reka semua. Sehingga pada masa pandemi ini jika ter­paksa melakukan aktivitas, mereka dapat mengakses layanan transportasi yang memadai dengan penerapan protokol kesehatan,” ucap Polana. Selain tetap mempertahankan bus gratis, BPTJ juga mening­katkan layanan bus Jabodeta­bek Residence Connexion (JRC) di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kebijakan itu ditujukan untuk mengakomodasi kelompok pengguna KRL yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memanfaatkan moda lain manakala mereka tidak terakomodasi KRL. Terakhir, BPTJ tengah me­minta semua pemerintah kota atau kabupaten di Jabo­detabek, tidak terkecuali Bo­gor, mengajukan skema sub­sidi kepada pemerintah pusat guna penataan angkot di wilayah masing-masing agar dapat terintegrasi dengan layanan Transjabodetabek. Sementara itu, Wali Kota Bo­gor Bima Arya Sugiarto menga­ku sangat terbantu dengan kehadiran bus JRC. Namun, ia tak menampik jika trans­portasi ini belum bisa menga­komodasi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat. ”Tentu adanya bus ini sangat membantu kami dalam me­nyediakan transportasi yang nyaman untuk masyarakat. Sangat membantu, tapi belum cukup,” kata Bima. Bima ingin ke depan konsep serupa juga bisa direalisasikan di enam kecamatan yang ada di Kota Bogor. Hal itu lantaran mobilitas masyarakat yang beraktivitas dari Bogor ke Ja­karta cukup tinggi. ”Ke depan­nya kolaborasi ini harus terus bertambah lagi untuk mem­bantu segmentasi penumpang lain, menambah titik-titik baru di kecamatan lain. Ini yang perlu kita matangkan nanti,” ucapnya. ”Ini bukan akhir, tapi ke depan pasti ada kola­borasi lagi. Kolaborasi tentu­nya mesti sejalan dan saling mendukung dengan kebijakan kita. Ini tentu tidak akan meng­ganggu kebijakan transpor­tasi kita, karena ini bersifat lintas kota,” ujarnya. (kom/ogi/b/rez/run)