METROPOLITAN - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan terobosan baru. Mereka bakal menyinkronkan pendidikan SMK dengan jenjang Diploma Dua (D2) dan dunia industri. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengatakan, inovasi ini sedang dirancang agar pada 2021 bisa diluncurkan. Teknisnya, lulusan SMK bisa melanjutkan ke jenjang D2 yang nantinya bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti universitas maupun kampus politeknik. “Jadi nanti satu kampus bisa menampung beberapa SMK. Misal lima sampai sepuluh SMK di satu kampus vokasi. Tapi tetap harus sejalur, SMK politeknik dengan vokasi politeknik misalnya. Ini adalah inovasi yang sedang kita rancang dan kita susun. Semoga batch angkatan pertama ini tahun depan bisa mulai. SMK menikah dengan perguruan tinggi, plus menikah dengan industri,” kata Wikan, kemarin. Ia menjelaskan program ini bersifat pilihan dan tak wajib. Sehingga mereka yang sudah siap bekerja bisa langsung lulus SMK. Sementara yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa difasilitasi dengan program ini. “Jadi tidak ada lembaga baru. Kita ingin menginterkoneksikan lembaga yang ada, antara SMK digabung dengan perguruan tinggi. Bisa universitas, politeknik dan industri. Asal punya prodi tujuan sama. Harapannya tahun depan bisa dirilis kepada masyarakat pembukaan pendaftarannya, sehingga tahun ajaran 2021 bisa jalan angkatan eksisting yang sekarang sudah kelas dua,” harapnya. Untuk menyukseskan program tersebut, Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyusun dan mempersiapkan kurikulum, program magang hingga tenaga pengajar. Setidaknya ada lima langkah yang tengah disiapkan. Pertama, pihaknya sedang melatih ribuan guru SMK dan dosen vokasi yang tersertifikasi industri. Kedua, kepala sekolah juga ikut dilatih untuk memberi pemahaman tentang memadukan vokasi dengan industri. Ketiga, Dirjen Pendidikan Vokasi juga sedang merevitalisasi tujuh balai besar pengembangan dan penjaminan mutu vokasi. Balai ini bertugas melatih guru SMK dan bertugas mengawinkan lembaga pendidikan dengan industri. “Keempat, kita rilis bantuan pemerintah senilai Rp3,5 triliun untuk menikahkan lembaga pendidikan dengan industri. Di dalamnya ada program training juga. Kelima, kurikulum SMK kita susun yang baru sehingga lebih fleksibel, lebih adaptif dengan industri. Kita juga berikan porsi besar untuk SMK melakukan pendalaman kurikulum agar link and macth dengan dunia industri. Karena beda-beda tempat beda muatannya. Paket merdeka belajar SMK itu kira-kira seperti ini,” jelas Wikan. (fin/run)