METROPOLITAN - Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Kemente­rian Kesehatan (Kemenkes), Mu­hammad Budi Hidayat, menyatakan program vaksinasi di Kota Bogor akan dilakukan akhir tahun ini. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Puskesmas Tanah sareal, Kota Bogor, kemarin.­ Ia menjelaskan tinjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kota Bogor siap dalam menyelenggarakan simulasi vaksin. ”Kita sudah siap. Ma­kanya ini harus dimatangkan, karena kemungkinan akhir tahun nanti akan mulai. Walau­pun kita belum tahu tanggal pastinya,” kata Budi, kemarin. Terkait hal-hal teknis tentang proses vaksinasi, seperti be­rapa jumlah vaksin dan jenis yang digunakan, Budi enggan berkomentar. Namun, ia ingin memastikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas sudah memadai untuk dilakukan vaksinasi. ”Kalau jumlah ma­sih berproses. Yang jelas sa­saran untuk masyarakat In­donesia. Ini kan vaksinnya terbatas. Artinya ketersedia­an vaksin disesuaikan dengan sasaran,”jelasnya. Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan keda­tangam Dirjen Kemenkes ke Kota Bogor secara khusus untuk memastikan Kota Bogor siap untuk vaksinasi. ”Jadi memastikan sasarannya tepat atau tidak. Jadi itu ya yang jadi concern dari Pak Dirjen hadir di Kota Bogor,” kata De­die. Kemudian, menurutnya, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot)Bogor adalah memastikan masyarakat tidak takut dengan vaksin. Sebab, pi­haknya harus menyambut kedatangan vaksin sebagai satu harapan. ”Bahwa tidak perlu lagi nanti ke depan ada ketakutan adanya pandemi Covid. Tapi justru ini adalah sebuah ha­rapan besar dari kita semua kembali pulih di era yang disebut New Normal,” ucap­nya. Di samping itu, Dedie me­mastikan Kota Bogor siap dalam pemberian vaksin. Sasaran vaksin tahap pertama ini juga sudah didata tiap-tiap kelurahan di Kota Bogor. Di mana sejak awal prioritas penerimaan vaksin adalah para nakes, tenaga laborato­rium, TNI-Polri, pelayan pu­blik dan para tenaga pendidik atau guru. Pemkot juga ingin vaksi­nasi dilakukan sesegera mun­gkin. Bahkan, dalam beber­apa waktu ke depan, men­teri kesehatan harus menin­jau langsung kesiapan Kota Bogor. Apakah kemudian pemerintah dan masyarakat­nya antusias terhadap pem­berian vaksin. ”Kita sih tentu berharap Presiden bisa hadir ke Bogor, karena beliau warga Kota Bo­gor juga. Tapi kami menya­dari kesibukan beliau. Tapi kami sangat berharap suatu saat Presiden juga bisa hadir menyaksikan sendiri pelaks­anaan vaksin di Kota Bogor,”harapnya. Terpisah, anggota Lembaga Bahtsul Masa’il NU Kota Bogor, Abdurrachman Asy Syafi’iy, menyarankan kepada masy­arakat agar tidak takut dengan program vaksin ini. Sebab perlu dipahami tingkat darurat dalam masalah vaksin corona ini, seandainya umat muslim menolak vaksinasi, dipastikan pandemi tidak akan berakhir. “Selain itu akan timbul fitnah dan mencemarkan nama baik Islam. Orang nonmuslim akan menyalahkan umat Islam apabila pandemi tidak ber­akhir. Dan dipastikan pemerin­tah akan kesulitan dalam membangun perekonomian negara,” katanya seraya men­jawab hukum vaksin corona. “Sehingga dampaknya bukan hanya dari sisi kesehatan dan kematian, tetapi menjadi se­makin luas hingga akan tim­bul masalah perekonomian. Dan yang akan merasakan dampaknya adalah seluruh rakyat Indonesia,” sambung­nya. “Maka vaksin ini sesuatu yang diperlukan dalam keadaan darurat. Boleh digunakan se­kali pun mengandung najis,” tandasnya. (dil/c/yok/rez/run)