Desa, Tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Seperti kata Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta. Tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Begitu pula dengan Kabupaten Bogor. Sebanyak 416 desa bakal menjadi pengungkit kebangkitan Bumi Tegar Beriman. LEWAT program Satu Mi­liar Satu Desa alias Samisade, Bupati Bogor Ade Yasin mu­lai menyalakan semangat membangun desa. Dari desa, untuk desa, dan oleh desa. Kekayaan alam yang terse­bar di 416 desa di 40 keca­matan merupakan aset ber­harga yang akan digali Pe­merintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor. Sedikitnya ada Rp311,83 miliar anggaran yang telah disiapkan pemerin­tah daerah (pemda) untuk program Samisade yang cair bulan ini. Program Samisade meru­pakan salah satu program untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di desa. Baik infrastruktur berupa jalan desa, akses kese­hatan, akses pendidikan, hingga sarana dan prasarana yang ada di desa untuk ma­syarakat. Ade Yasin meyakini bahwa desa merupakan jantungnya Kabupaten Bogor yang harus mendapat perhatian lebih. Namun, kondisi perdesaan di Kabupaten Bogor saat ini dianggap belum mumpuni. Bahkan menjadi titik lemah karena narasi kemiskinan dan kebodohan masih ditujukan ke arah perdesaan. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di per­desaan membuat kebera­daan desa sebagai pemilik kekayaan Kabupaten Bogor tak terolah dengan baik. Se­hingga masyarakat desa me­milih lebih baik mencari kerja ke perkotaan, baik yang ada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, atau DKI Jakarta. Singkatnya, perdesan di Ka­bupaten Bogor masih lesu darah. Lewat program Samisade yang digagas pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan, ban­tuan stimulus yang diberikan tak hanya mempercepat pembangunan di pelosok daerah, tetapi juga ikut men­dongkrak perekonomian masyarakat. Bahkan program tersebut juga masuk Ren­cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ”Kami juga akan gali po­tensi yang ada di tiap desa. Misalnya di desa tersebut ada lokasi wisata, maka harus dibarengi infrastruktur yang baik juga agar ekonomi ma­syarakatnya berputar,” tutur­nya. Menurut Ade, pemda harus segera melakukan upaya ke­ras membangun desa men­jadi desa pintar atau smart village. Yakni desa yang mampu mengetahui atau sensitif terhadap permasa­lahan yang ada. Termasuk mengatur atau mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien guna me­maksimalkan pelayanan ke­pada warganya. “Saya berharap agar ma­manfaatkan dana satu miliar tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masing-masing, tetapi juga bersama-sama dengan Pemkab Bogor menyiapkan masyarakat Kabupaten Bogor agar tetap menjadi pelaku aktif dalam pembangunan, termasuk ketika Kabupaten Bogor di­banjiri arus investasi nasional maupun asing,” terangnya. Kepala Dinas Pemberday­aan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah menuturkan, anggaran Samisade akan di­cairkan pada akhir Februari ini. Program yang dilakukan fokus pada sektor infrastruk­tur pemulihan ekonomi ma­syarakat desa. Seperti peng­ecoran jalan desa (jaldes), pembangunan Tembok Pena­han Tanah (TPT), pembangu­nan jembatan, termasuk untuk pengembangan po­tensi wisata perdesaan. “Semua sektor ini sebelum­nya sudah masuk pembaha­san Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang, red) pada 2019. Baik dari tingkat dusun, desa, dan ke­camatan. Dan akan diekse­kusi 2021 pekan keempat Februari ini,” terangnya ke­pada Metropolitan, Jumat (5/2). LIBATKAN POLISI DEMI TRANSPARANSI Renaldi memastikan bahwa program Samisade segera berjalan dan semua angga­ran akan disalurkan ke pihak desa. “Untuk penyerahan ang­garan melalui transfer Bank BJB (nontunai, red). Untuk tahap pertama 40 persen. Namun setelah pengerjaan sudah berjalan 75 persen, pencairan 60 persen lainya bisa langsung dicairkan agar bisa mempercepat proses pembangunan wilayah desa,” ucapnya. Semua kegiatan akan dia­wasi pihak internal Pemkab Bogor maupun pihak ekster­nal. Untuk internal melibat­kan panitia kabupaten. Di antaranya kepolisian, ke­jaksaan, termasuk unsur muspika. Sedangkan dari pengawasan eksternal ada organisasi masyarakat dan juga insan media yang ikut mengawasi. “Pengawasan ini berkala. Terus-menerus dimonitor supaya tepat sasaran,” lanjut­nya. Tujuan pengawasan pengen­dalian itu, jelas Renaldi, agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Juga agar penyera­pan anggaran dari program ini berjalan lancar dan ber­dampak luas untuk masyara­kat desa. ”Khususnya untuk penun­jang daya jual dan daya beli masyarakat. Sehingga bisa memulihkan dan memajukan perekonomian masyarakat,” ungkapnya. Samisade ini, sambungnya, menjadi pelajaran poin lain­nya di luar program Dana Desa, BHPRD, ADD, dan Banprov. Ia berharap Samis­ade dikelola dengan maksimal optimal penerapannya. Ia memaparkan, inti dari ke­giatan itu pun domainnya lebih ke arah kebijakan pe­merintah desa yang akan menyerap anggaran tersebut. Namun, lagi-lagi harus opti­mal maksimal. Termasuk lebih transparan dalam penggunaan penyera­pan anggarannya. Seperti pembangunan infrastruktur harus dikerjakan pemerintah desa dengan melibatkan pe­ran masyarakatnya. Artinya, harus tenaga lokal agar ada pergerakan yang bermanfaat. Hal itu pun sesuai arahan bupati Bogor untuk mempe­kerjakan tenaga masyarakat desa. “Kita harapkan untuk Sa­misade ini sebagai bentuk jawaban untuk membantu dampak meminimalisasi dampak Covid-19. Dan men­jadi program pemulihan ekonomi. Karena untuk penyerapan Dana Desa 2021 akan digulirkan untuk penanganan Covid-19 di se­tiap desa,” imbuhnya. Contohnya, lanjut Renaldi, pada saat pengerjaan beto­nisasi jalan ada masyarakat yang ikut serta sebagai pe­kerja. Karena itu, dipastikan akan berdampak pada kese­jahteraan warga. Selain akses jalan menjadi mulus, perpu­taran roda ekonomi pun akan semakin bagus. “Iya, yang tadinya harus menempuh perjalanan cukup lama, dengan akses jalan yang sudah bagus tentunya dapat mempercepat jarak tempuh dalam berkendara. Dan ini menjadi pergerakan bagus dalam situasi saat ini di tengah pandemi Covid-19,” bebernya. PERUNTUKANNYA HARUS JELAS Program Samisade andalan bupati Bogor ini pun men­gundang perhatian dari DPRD dan juga pengamat sosial ekonomi dari IPB. Ketua Komisi I DPRD Ka­bupaten Bogor Usep menga­ku bakal mengundang Ke­pala DPMD Kabupaten Bogor untuk pemantauan, perun­tukan, hingga penggunaan Dana Desa. Ia menyarankan agar peng­gunaan anggaran Samisade ini dipecah-pecah untuk me­menuhi hak pelayanan dasar bagi masyarakat. Yakni men­cakup pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga peningkatan sarana dan prasarana desa. ”Kalau saran saya, lebih baik Rp1 miliar ini digunakan un­tuk lima kegiatan. Jadi masing-masing kegiatan nilainya Rp200 juta, supaya anggaran ini bisa digunakan menyeluruh di semua aspek,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pembangunan Perta­nian dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor (PSP3 IPB) Sofyan Sjaf berpesan agar bantuan Samisade yang bisa menjadi stimulus dapat dip­ertanggungjawabkan secara transparan. Termasuk soal peruntukannya. ”Tentu ini langkah yang sangat bagus, karena situasi dan kondisi di bawah butuh uluran tangan pemerintah daerah untuk membangkitkan ekonomi. Tapi juga harus jelas dan transparan untuk apanya. Kalau untuk pembangunan, harus jelas manfaat untuk warga apa dan lain sebagainya,” ujarnya. Tak hanya eksekutif, fungsi kontrol dari dewan pun harus ekstra ketat agar bantuan yang diberikan betul-betul tepat sasaran. ”Fungsi kontroling harus kuat. Percaya kepada desa wajib. Ketika anda membe­rikan Rp1 miliar, wajib percaya kepada desa kalau desa bisa menggunakan anggaran itu dengan baik. Tetapi pemerin­tah desa juga harus transpa­ran menjelaskan peruntukan anggaran tersebut. Mulai dari pencairan hingga peng­gunaan anggaran harus benar-benar diawasi agar Samisade ini tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,” tandasnya. (ogi/yos/d/feb/run)