METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara resmi menutup operasional Rumah Sakit (RS) Lapangan yang sudah beroperasi selama tiga bulan di Kota Hujan, kemarin. Penutupan dilakukan lantaran sudah tidak ada kebutuhan darurat lagi dalam hal menangani pasien Covid-19. Namun, di balik penutupan rumah sakit darurat itu ada fakta mengejutkan. Pemkot Bogor rupanya menyisakan PR lantaran belum memenuhi kewajibannya melunasi pembelian beber­apa alat kesehatan (alkes) untuk RS Lapangan. ­ Seperti diungkapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS Lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Ari Priyono. Ia mengakui seluruh alkes yang ada di RS Lapangan memang belum dibayarkan kepada pihak penyedia barang. “Iya betul, belum dibayarkan semuanya,” kata Ari kepada Metropolitan. id, Senin (19/4). Ari membeberkan biaya yang harus dikeluarkan untuk me­lunasi semua pembayaran alkes dan obat-obatan men­capai Rp5,6 miliar. Ia pun mengungkapkan alasan belum dibayarkannya pengadaan alkes dan obat-obatan itu. Penyebabnya, pencairan uang dari pusat belum semuanya terselesaikan. Di mana dari Rp14,6 miliar anggaran yang harusnya diterima Kota Bogor untuk RS Lapangan, pemerin­tah pusat baru mencairkan Rp9 miliar. “Dari pemerintah pusat un­tuk kegiatan penanganan Covid-19 yang berada di bawah BNPB, sedang dalam pemba­hasan anggaran. Sehingga berdampak pada kegiatan RS Lapangan karena belum me­nerima keseluruhan dana. Yang kita terima baru Rp9 miliar,” ungkapnya. Ia menjelaskan keterlamba­tan pencairan dana itu tidak ada hubungannya dengan proses pengadaan alkes yang dilakukan di Kota Bogor. Sebab, kejadian itu tidak hanya ter­jadi di Kota Bogor. Tersendat­nya anggaran juga terjadi di beberapa RS Lapangan yang berada di bawah BNPB. “Mekanismenya dengan pengadaan barang dan jasa khusus pengadan Covid-19, Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Untuk pengadaan juga kita menggunakan e-katalog. Ini belum dibayar, bukan tidak dibayar. Semua sedang dalam proses. Hal ini bukan di RS Lapangan Kota Bogor saja. Ada beberapa kegiatan penanganan Covid di daerah lain, sama dari BNPB, belum dikirim dana tambahan,” je­lasnya. Meski belum dibayarkan, Ari mengaku tidak ada teng­gat waktu pembayaran dari penyedia barang. Sebab, peny­edia barang sudah mengeta­hui akan ada keterlambatan pembayaran. “Sampai sejauh ini dari penyedia belum mela­kukan hal tersebut (membe­rikan tenggat waktu, red). Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu,” ujarnya. Diketahui, pengadaan alkes untuk RS Lapangan menelan biaya Rp3 miliar. Hal itu di­ungkapkan Humas dan Se­kretariat RS Lapangan Kota Bogor, Armein Sjuhary Rowi. Dari total bantuan BNPB se­besar Rp16 miliar, dibagi se­suai kebutuhan. Salah satunya pengadaan alkes. “Kalau un­tuk alkes memang kita kebu­tuhan rumkital seperti bed, infus, alkes medis seperti stetoskop, oksigen, dan seba­gainya itu kita sudah per­hitungan. Untuk alkes sen­diri 18 sampai 19 persen dari Rp16 miliar. Ya sekitar kurang lebih Rp3 miliar,” ungkap Ar­mein. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya tak menam­pik hal tersebut. Menurutnya, ada beberapa alkes yang pem­beliannya belum terbayarkan. “Masih ada beberapa kewa­jiban yang akan diselesaikan secara bertahap,” ujarnya. Untuk itu, ia mengaku tengah dilakukan review oleh inspek­torat atas pembelian alkes di RS Lapangan Kota Bogor. “Di-review. Kan semuanya harus di-review rutin. Semuanya di-review. Tapi ingin saya sampaikan lagi, nonaktif ini karena kebutuhannya tidak ada lagi. Itu dulu,” katanya. Ia juga memastikan alat-alat kesehatan serta beberapa te­naga kesehatan (nakes) akan tetap berada di RS Lapangan jika sewaktu-waktu ada lon­jakan kasus Covid di Kota Bogor dan perlu mengaktfikan kembali RS Lapangan yang sifatnya darurat. “Alat masih tetap di sini, nakes juga siaga. Semua sia­ga. Karena kan bisa saja akti­vasi lagi kalau nanti seketika ada kebutuhan mendesak. Memang ada yang habis kon­trak, beberapa kembali ke RSUD Kota Bogor. Tapi ada juga yang siaga di sini,” imbuh Bima Arya. Di sisi lain, jelas Bima, ope­rasional RS Lapangan Kota Bogor dinonaktifkan karena sudah tidak ada kebutuhan darurat lagi. Namun, rumah sakit darurat yang ada di ka­wasan GOR Pajajaran itu bisa saja diaktifkan kembali jika diperlukan. “RS Lapangan dinonaktifkan dulu karena kebutuhannya nggak ada lagi. Ini kan didiri­kan karena ada kebutuhan tempat tidur yang tinggi. Se­karang kasus sangat terken­dali. Jauh di bawah rata-rata WHO. Jadi nggak ada kebutu­han itu. Semua sudah terpenuhi di faskes rumah sakit rujukan,” ujarnya.(dil/c/ryn/rez/run)