METROPOLITAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Habib Rizieq Shihab terdak­wa kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, selama sepuluh bulan penjara dan denda Rp50 juta. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5). ”Menuntut pidana terhadap Ri­zieq Shihab penjara sepuluh bulan dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan,” ungkap JPU saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5). ­ Pertimbangan JPU dalam memberikan tuntutan itu ya­kni perbuatan HRS yang cen­derung mengabaikan aturan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 yang menjadi bencana nasional. ”Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerin­tah dalam percepatan pence­gahan Covid-19, bahkan mem­perburuk kedaruratan kese­hatan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, pertimbangan lain JPU menuntut HRS dengan hukuman penjara sepuluh bulan dan denda Rp50 juta yakni jaksa menilai bahwa terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, sehingga membuat keresahan di tengah masyara­kat. Kemudian terdakwa dalam persidangan pun dinilai tidak menjaga sopan santun dan terkesan memberi keterangan berbelit-belit. ”Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menya­takan Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” ujarnya. Ada pun hal meringankan, dalam hal ini jaksa berharap agar terdakwa dapat memper­baiki diri pada masa yang akan datang. Jaksa menyebut Rizieq diya­kini datang menghadiri acara yang digelar di pondok pesan­tren miliknya tanpa mempe­roleh izin dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Habib Rizieq juga disebut melanggar masa karantina mandiri yang seha­rusnya dijalankannya selama 14 hari. ”Terdakwa dengan tanpa memperoleh izin terlebih da­hulu dari Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor dan melang­gar masa karantina mandiri 14 hari, pada hari Jumat tang­gal 13 November 2020 ter­dakwa tetap saja mengagenda­kan untuk hadir melaksanakan kegiatan peletakan batu per­tama pembangunan masjid dan peresmian Stadion Markaz Syariah TV di Pondok Pesan­tren Alam Agrokultural Markaz Syariah miliknya yang ada di Kampung Babakan Pakancilan, Desa Kuta, Kecamatan Mega­mendung, Kabupaten Bogor,” bebernya. Jaksa mengatakan, kedatan­gan Habib Rizieq ke Megamen­dung disambut kurang-lebih 3.000 orang. Masyarakat yang datang, disebut jaksa, tidak hanya berasal dari lingkungan pondok pesantren, melainkan juga dari luar pondok pesan­tren. ”Setibanya terdakwa di Sim­pang Gadog, Kabupaten Bo­gor, hingga ke pondok pesan­tren miliknya tersebut, ter­dakwa telah disambut lebih-kurang 3.000 orang yang hadir. Baik yang datang dari lingkungan pondok pesantren itu sendiri maupun dari luar lingkungan pondok pesantren,” jelasnya. Menurutnya, Habib Rizieq tidak berupaya mengimbau masyarakat tidak berkerumun. Namun, Habib Rizieq disebut justru ikut bergabung dalam kerumunan dan membiarkan acara yang dihadiri berlangs­ung selama tiga jam. Jaksa menilai perbuatan Ha­bib Rizieq melanggar keputu­san bupati Bogor. Keputusan tersebut terkait perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ”Sehingga perbuatan ter­dakwa telah melanggar kepu­tusan bupati tentang perpan­jangan kelima pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat sehat aman dan produktif di Kota Bogor,” pungkasnya. (de/feb/run)