METROPOLITAN - Pe­merintah bakal mengekse­kusi rencana kenaikan harga gas elpiji tiga kilogram. dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022, pemerintah akan mende­sain ulang mekanisme penyaluran tabung elpiji tiga kilogram tersebut. Dikutip dari Jawapos.com, perubahan subsidi berbasis komoditas akan diubah men­jadi subsidi berbasis orang, target penerimaan adalah 40 persen masyarakat miskin dan rentan, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketua Hiswana Migas Bogor Raya Asep Erry Junaedi mem­beberkan bahwa di Bogor sendiri belum mendapatkan kabar tentang penyetopan subsidi listrik ke warga ter­dampak Covid-19, dan kabar kenaikan tabung elpiji tiga kilogram dari pemerintahan pusat. ”Mengenai subsidi listrik, tidak mengetahui. Dan untuk elpiji belum ada kabar se­perti itu dari Pertamina,” ujar Asep, Selasa (8/6). Hingga kini, subsidi listrik di Bogor masih terpantau stabil dan belum ada kabar penyeto­pan untuk warga terdampak Covid-19. Sementara itu, harga tabung elpiji tiga kilo­gram masih stabil dan belum ada kabar kenaikan. Sementara itu, Ekonom In­stitute for Development of Economics and Finance (In­def) Abra PG Talattov menilai sudah saatnya pemerintah mempercepat transformasi subsidi elpiji menjadi tertutup. Selain memastikan subsidi tepat sasaran, upaya itu bisa menekan beban subsidi en­ergi yang terus melonjak setiap tahun. Langkah tersebut da­pat mendukung konsolidasi fiskal dalam jangka pendek. Meski begitu, skema subsidi baru itu membutuhkan per­siapan yang sangat matang. Juga, proses yang hati-hati. Ketika pemerintah mengubah kebijakan, datanya pun harus aktual. “Agar tidak menimbulkan gejolak baru dalam masyara­kat,” ungkap Abra, kemarin (7/6). Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memangkas subsidi. Sebab, perekono­mian masyarakat juga ba­nyak berubah akibat pan­demi. Bisa jadi, jumlah warga yang membutuhkan subsidi justru lebih banyak ketimbang data yang ada. Jadi, data perlu diperbarui agar lebih akurat. Selain elpiji, pemerintah akan menghentikan subsidi listrik. PT Perusahaan Listrik Ne­gara (PLN) tidak memper­panjang masa diskon yang berakhir bulan ini. Bersam­aan dengan itu, PLN mengu­payakan efisiensi proses pro­duksi listrik. Caranya adalah mengubah sistem pengelo­laan pembangkit listrik ke platform digital. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, digital power plant merupakan satu di antara 24 program prioritas sejak tahun lalu. Saat ini sudah 30 gigawatt (GW) listrik yang dihasilkan lewat tata kelola digital. Angka itu mencapai 75 persen dari total kapasitas pembangkit PLN di seluruh Indonesia. “Kebijakan ini terus kami percepat, mengingat unit pembangkit adalah tulang punggung penyediaan listrik bagi pelanggan,” tandasnya. (cr1/c/jp/feb/run)