METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor berencana membeli dua unit bus listrik seharga Rp6,4 miliar pada tahun depan. Rencana tersebut sesuai keinginan Wali Kota Bogor Bima Arya yang meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor untuk menganggarkannya. “Rencananya memang kita ke depan, ber­dasarkan arahan Pak Wali, Dishub tolong dianggarkan untuk pembelian bus listrik ini,” kata Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo usai menerima pinjam pakai bus electrik BYD C6 dari PT Bakrie Autopart di Balai Kota Bogor, Selasa (3/8). Untuk membelinya, Dishub Kota Bogor butuh dana sedi­kitnya Rp6,4 miliar. Bus ter­sebut nantinya akan diperun­tukkan bagi operasional Pe­rusahaan Daerah Jasa Trans­portasi (PDJT) Kota Bogor. “(Rencananya, red) dua unit dulu. Karena harganya Rp6,4 miliar (satu unit Rp3,2 miliar, red),” sambung pria yang akrab disapa Danjen itu. Menurutnya, pengadaan bus listrik itu sebagai bentuk du­kungan Pemkot Bogor untuk mendorong kendaraan ramah lingkungan. “Intinya, ada arahan. Pak Wali yang meminta Dishub mempersiapkan untuk pe­rencanaan pengadaan bus ramah lingkungan yakni bus listrik,” imbuhnya. Soal jenis bus listrik yang digunakan, tutur Danjen, be­lum tentu Pemkot Bogor membeli bus electrik BYD C6 dari PT Bakrie Autopart. Sebab, keberadaan bus tergantung permintaan pihaknya. “Kalau bus, belum tentu. Bus tergantung permintaan kita. Seumpama, produk atau caroseri-nya mungkin dari Bakrie, karena sudah diakui di Indonesia dan segala macam meski ada INKA,” imbuhnya. “(Tapi, red) Kalau pernik-perniknya tergantung kita, apakah di-branding seperti rusa, batik Bogor, itu tergan­tung daerah,” sambungnya. Disinggung apakah bus elect­rik BYD C6 ini ekonomis dari kajian kelayakannya, Danjen meyakini ada. Sebab, PT Bakrie Autopart nanti membantu dalam hal peng­kajiannya. “Ya pasti ada lah, nanti pasti dibantu tim teknis dari BYD itu. Dia juga sudah len­gkap semua kok,” bebernya. “Sekarang juga kebetulan ada pinjam pakai dari Bakrie untuk bus listrik ini. Dipin­jamkan selama sebulan untuk operasional bus TransPakuan di koridor 1. Berlaku mulai besok, gratis,” ungkapnya. “Menjelang apa, jelang BTS. Ini sebuah impian dan se­buah visi ke depan bahwa transportasi kita yang ramah lingkungan,” jelasnya. Sementara itu, adanya ren­cana pembelian bus listrik anyar itu mendapat sorotan dari para anggota DPRD Kota Bogor. Wakil Ketua DPRD Kota Bo­gor Eka Wardhana menolak rencana Pemkot Bogor bakal membeli dua unit bus listrik seharga Rp6,4 miliar pada tahun depan. Eka mempertanyakan apa­kah pembelian bus listrik ini sudah melalui kajian yang matang. Lalu, dianggap men­jadi sebuah kebutuhan dan memenuhi keinginan seluruh masyarakat Kota Bogor. “Segala sesuatu yang akan digulirkan sebaiknya melalui kajian atau telaah, sehingga tidak memaksakan. Dan itu juga merupakan sebuah ke­butuhan yang urgen di Kota Bogor,” kata Eka saat ditemui di Balai Kota Bogor, Selasa (3/8). “Sementara saat ini masih banyak kebutuhan dasar ma­syarakat yang harus dipenuhi. Kalau saya berprinsip pemkot sebaiknya memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dasar warga dulu,” sambung po­litisi Golkar itu. Dalam kesempatan ini, Eka tak menampik jika Kota Bogor tengah berupaya menuju smart city, green city, dan segala sesuatu yang menuntut pada perkembangan sebuah kota. Tetapi, Eka meyakini me­menuhi kebutuhan dasar masyarakat juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi Pemkot Bogor. “Sebaiknya prioritaskan ke­butuhan dasar warga. Apal­agi di tengah pandemi se­perti saat ini,” tandasnya. (rez/feb/run)