Program perlindungan sosial untuk pelaku usaha mikro dan kecil berupa program bantuan tunai untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung (BT-PKLW) akan segera dicairkan pemerintah. METROPOLITAN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menga­presiasi dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam membantu me­nyelamatkan UMKM dan sektor informal di masa pandemi. Menurutnya, UMKM merupakan pilar terpen­ting dalam menggerakkan roda perekono­mian Indonesia. Jumlah UMKM yang mencapai 99,9 persen dari pelaku usaha juga telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07 persen terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun. Apresiasi tersebut disampai­kan Menko Airlangga dalam webinar bertajuk ‘OJK Dorong Perbankan Selamatkan UM­KM dan Sektor Informal’ yang diselenggarakan Alika Com­munication, Kamis (9/9). Menko Airlangga juga meny­ampaikan bahwa salah satu tantangan utama bagi pemu­lihan UMKM dan sektor in­formal saat ini adalah akses pembiayaan. “Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh OJK dan perbankan. Saya sangat mengapresiasi OJK dan per­bankan atas dukungannya dalam mempercepat pemu­lihan ekonomi nasional, teru­tama untuk UMKM dan sek­tor informal,” ujar Menko Airlangga. Hingga akhir se­mester II tahun 2021, program penempatan dana telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp406,64 triliun melalui bank Himbara, bank syariah, dan BPD. Selain itu, total outstanding restruktu­risasi kredit mencapai Rp777,31 triliun. Sesuai ketentuan yang ter­cantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, porsi kredit UMKM te­lah disiapkan sebesar 20 per­sen. “Akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu un­tuk segera diatasi sehingga dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk ber­tahan selama pandemi. Ka­rena itu, pemerintah menar­getkan kewajiban kredit UMKM di perbankan mini­mal sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024,” terang Menko Airlangga. Untuk mencapai target ter­sebut, diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp2.000 triliun. Penyelamatan UMKM dan sektor informal akan mem­berikan dukungan besar ter­hadap pemulihan ekonomi. Dukungan ini akan mem­bantu Indonesia untuk re­bound, sehingga target per­tumbuhan di kisaran 3,7 persen – 4,5 persen dapat tercapai di 2021. Mengingat pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM, pemerintah telah memberi­kan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit pla­fon. Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki de­bet Rp70,53 triliun dan per­panjangan waktu telah dibe­rikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,51 triliun. Selain itu, penguatan basis pelaku usaha mikro dan kecil juga akan dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Menko Airlangga berharap seluruh perbankan bisa terus berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lem­baga dalam mendukung penyelamatan UMKM dan sektor informal. “Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal sehingga dapat menjaga ke­berlangsungan usahanya dan menggerakkan roda pereko­nomian lebih cepat lagi,” pungkas Airlangga. Turut hadir dalam webinar tersebut rektor Unpad, direk­tur Penelitian Bank Umum OJK, komisaris BRI, ketua Prodi MMKMT Unpad, dan ketua umum Asosiasi UMKM Indonesia. (*/fin/run)