METROPOLITAN - Akal bulus komplotan mafia tanah yang telah beraksi sejak 2014, terungkap. Enam pelaku yang terlibat dalam kasus penipuan tanah, tak berkutik saat dibe­kuk Satreskrim Polres Bogor. Yakni, AS, D, R, IS, MS, dan juga A. Keenamnya terlibat dalam kasus penjualan aset milik Kementerian Keuangan seluas 2.000 meter persegi di Desa Cijayanti, Kecamatan Ba­bakanmadang, Kabupaten Bogor. Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor AKP Siswo De Cuellar Tarigan membeberkan peran masing-masing dari keenam pelaku. “Ada satu oknum dari inter­nal Direktorat Jenderal Ke­kayaan Negara (DJKN). Ke­mudian juga pelaku utama AS, pernah bekerja sebagai honorer di DJKN. Tugasnya sebagai pengawas objek-ob­jek tanah DJKN. Setelah keluar malah memanfaatkan pengalamannya itu untuk mengaku sebagai orang DJKN,” bebernya, kemarin. AS, lanjut Siswo, meman­faatkan akses ke DJKN untuk mencari informasi objek tanah yang merupakan aset Kemen­terian Keuangan. AS berhasil mengelabui para korban dengan surat-surat yang seolah diterbitkan DJKN dengan meminta ban­tuan D. Pelaku D mendapat upah Rp200 ribu dari AS setiap diminta membantu AS. Se­dangkan AS meraup keun­tungan hingga miliaran rupiah. “Bahkan kita temukan ke­tika digeledah, ada fotoko­pian yang harusnya informa­sinya bersifat rahasia. Dia bawa ke rumah, kemudian dimanfaatkan untuk mem­buat dokumen-dokumen palsu terkait objek-objek aset negara tersebut,” jelas Siswo. Saat ini, jajarannya pun ma­sih mengejar dua pelaku lain yang berperan memproduk­si sertifikat palsu. Sedangkan satu orang lainnya berperan sebagai perantara. Dari kete­rangan AS, biaya untuk mem­buat sertifikat palsu itu kurang lebih Rp20 juta. Selama tujuh tahun beraksi sejak 2014, AS dan komplotan­nya sudah berhasil membuat sekiranya 60 surat palsu yang bentuknya variatif. Mulai dari surat dari DJKN ataupun sertifikat pelunasan tanah. ”Ini ada sertifikat tanah. Dari satu sertifikat ini AS mendapat keuntungan Rp20 juta. Sedangkan, untuk pem­buatan satu surat palsu dari DJKN, tersangka D yang mem­buatnya dibayar Rp200 ribu per surat,” ungkap Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin di Mapolres Bogor. Sejak beraksi, AS dan kelom­poknya sudah meraup keun­tungan sebanyak Rp10 miliar yang merugikan negara se­banyak Rp5 miliar. ”Harapan kami dengan ada­nya rilis ini, masyarakat yang pernah merasa membeli atau berinteraksi degan mereka itu bisa datang untuk mela­porkan kerugiannya. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak korban lain,” pinta Siswo. Sebagai mantan pegawai honorer di DJKN, AS memi­liki akses untuk mencari objek-objek tanah yang mer­upakan aset dari DJKN. ”Ketika kita periksa yang seharusnya itu sifatnya raha­sia, dia bawa ke rumah ke­mudian dimanfaatkan untuk membuat dokumen palsu terkait aset tanah negara ter­sebut,” terangnya. Sesuai perannya masing-masing, jelas Siswo, pelaku dikenakan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KHUP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Ada juga pelaku yang dikenakan pasal peni­puan dengan Pasal 377 KHUP dengan hukuman penjara paling lama empat tahun. “Harapan kami dengan ada­nya rilis ini, masyarakat yang pernah merasa membeli atau berinteraksi dengan mereka itu bisa datang untuk mela­porkan kerugiannya. Tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lainnya,” pung­kasnya. (fer/c/feb/run)