METROPOLITAN.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan melantik sebanyak 481 kepala daerah yang terdiri dari 38 gubernur, 364 bupati, dan 84 wali kota pada Kamis, 20 Februari 2025.
Setelah melalui proses panjang dalam Pilkada 2024, para kepala daerah yang terpilih akhirnya akan resmi menjabat hari ini.
Bupati dan wali kota sendiri memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Baca Juga: Layani 35,9 Juta Pengusaha UMKM, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Kredit Rp626,6 Triliun
Lantas, berapa sebenarnya gaji dan tunjangan yang diterima oleh bupati dan wali kota di Indonesia? Simak informasi selengkapnya.
Gaji Pokok Bupati dan Wali Kota
Besaran gaji kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang hak keuangan dan administratif kepala daerah, wakil kepala daerah, serta mantan kepala daerah dan wakilnya.
Peraturan ini merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. Sejak era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), gaji pokok bupati dan wali kota tidak mengalami kenaikan.
Baca Juga: OPINI: Ahmad Muqowam Punya Kapasitas dan Masih Diperlukan Untuk Memimpin IKAPMII
Gaji pokok kepala daerah setingkat bupati dan wali kota yakni sebesar Rp2,1 juta per bulan. Sementara, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota senilai Rp1,8 juta per bulan
Meskipun gaji pokoknya tergolong kecil dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban, kepala daerah tetap mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas lain.
Tunjangan yang Diterima Bupati dan Wali Kota
Selain gaji pokok, bupati dan wali kota berhak atas tunjangan jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.
Baca Juga: Perbandingan Spesifikasi Antara Samsung Galaxy S25 dan OPPO Find X8, Mana Nih yang Lebih Menarik?
