METROPOLITAN.ID - Akhirnya hari yang dinanti peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2022 tiba.
Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas mengumumkan hasil seleksi tersebut pada Kamis 9 Maret 2023.
Panselnas Penerimaan PPPK terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Baca Juga: Perkuat KLA Pemkab Bogor Komitmen Penuhi Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak hingga Tingkat Desa
Pengumuman tersebut secara lengkap dapat diakses oleh para peserta seleksi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, dalam keterangannya menyampaikan terima kasih atas kesabaran para peserta seleksi menunggu hasil pengumuman.
Ia sekaligus mengucapkan selamat bagi para peserta yang lulus seleksi dan berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia.
Baca Juga: Lewat Program Ini Pemkab Bogor dan Kadin Kabupaten Bogor Kompak Kembangkan UMKM
“Saya turut berbahagia atas berita baik ini dan sekaligus mengucapkan selamat kepada lebih dari 250.300 guru yang lulus seleksi dan dapat penempatan. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN PPPK, semangat ibu-bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa,” ungkap Nunuk Suryani.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Panselnas serta seluruh pihak yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK tahun 2022 dari mulai proses pendaftaran hingga pengumuman.
“Kita semua tahu, banyak pihak yang dengan tulus telah membantu mengawal proses ini sampai selesai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih tak terhingga, khususnya KemenpanRB sebagai ketua pengarah, BKN sebagai ketua tim seleksi, dan pemerintah daerah yang sudah serius mengajukan formasi,” katanya.
Lebih lanjut, Nunuk mengimbau pemerintah daerah agar berpartisipasi aktif.
“Kami mendorong pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi, kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak," kata Nunuk Suryani.
