LEUWILIANG- Ketidak-hadiran Anggota DPRD Kabupaten Bogor, pada saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, seperti yang terjadi di Leuwiliang dan Rumpin. Mendapatkan sorotan dari Ketua Komisariat HMI STKIP Muhammadiyah Bogor Badru Taman. Badru -sapaanya- mengatakan, sejatinya anggota DPRD adalah salah satu unsur yang harus terlibat ketika Musrembang kecamatan berlangsung. Para wakil rakyat itu mestinya menjadi peserta sesuai dengan asal anggota dewan bersangkutan. Maupun menjadi narasumber pada agenda tahunan tersebut. "Dan untuk yang di Kecamatan Leuwiliang dan Rumpin yang pelaksanaan musrembangnya tidak dihadiri perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, padahal ada beberapa dari Anggota Dewan yang berasal dari dua kecamatan tersebut," ungkapnya. Ia menilai, jangan sampai anggota dewan tersebut malah disibukan dengan agenda partainya masing-masing, mengingat sekarang ini adalah momen-momen pilkada. Karena fungsi dari dewan sendiri adalah salah satunya pengawasan dan budgeting. Dan peran itu sangat penting saat untuk digunakan saat Musrenbang. "Pasti ada hal seperti itu dimana peranan anggota dewan sangat penting di sini untuk mengawasi perencanaan, pembangunan karena pasti akan ada rencana anggaran," ujarnya Aktivis Kemahasiswaan Bogor . Sementara mantan Advokasi Jokowi – JK Ridwan Darmawan saat diminta komentarnya, menambahkan, seperti yang sudah diprediksi oleh banyak pihak, terutama para pengamat politik di awal tahun ini. Tahun 2018 adalah tahun politik, tahun yang berat bagi rakyat, karena para kader - kader partai politik yang berada di eksekutif, maupun legislatif mulai sudah tidak fokus terhadap tugas utamanya sebagai representasi rakyat yang di wakili atau dipimpinnya. "Karena sudah mulai fokus dengan kontestasi politik berikutnya. Apalagi bagi daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini. Seperti halnya Jawa Barat dan juga Kabupaten Bogor ini," singkatnya.
(mul/b/sal)
