CIBUNGBULANG-- Bicara soal pendidikan di Kabupaten Bogor, mungkin tidak ada habisnya. Hingga membuat Ketua Umum Forum Mahasiswa Bogor Sabri angkat bicara, kasus sekolah yang sampai sekarang belum ada penyelesaian riil dari Pemkab Bogor. Belum lagi ditambah sekolah yang ada di pinggiran dan pedalaman.
"Bagaimana bisa siswa belajar dengan fokus di ruang kelas yang bocor saat dilanda hujan. Atau belajar di bawah lindungan atap yang rapuh dan lain-lain. Artinya sarana dan prasarana menentukan kualitas siswa," ujarnya saat ditemui di Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, kemarin.
Sabri menilai, penyaluran anggaran selama ini tidak tepat sasaran karena masih banyaknya sekolah yang lebih membutuhkan, namun tidak tersentuh bantuan. Banyak sekali kebocoran anggaran yang terjadi selama ini. Salah satu fakta di lapangan ditemukan bahwa, banyaknya sekolah yang rusak dikarenakan pembangunan sekolah menggunakan material yang tidak standar, sehingga sangat mudah rusak.
"Hal semacam ini terus berulang dan membudaya di kalangan pemangku jabatan, baik di pihak Pemkab maupun pihak sekolah. Kalo hal ini terus dibiarkan maka, kebutuhan anggaran akan infrastruktur tidak akan pernah tercukupi," ujarnya.
Dirinya pun meminta dalam menentukan pembangunan sekolah harus melakukan perencanaan yang matang dengan terjun langsung ke lapangan sehingga apa yang akan dibangun tepat sasaran. Contohnya di wilayahnya ada sekolah yang benar-benar layak malah dibangun, sementara yang sudah tidak layak justru tidak dibangun.
"Olehnya itu kami mendesak Pemkab Bogor khususnya Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan rill terhadap sekolah rusak, serta alokasi anggaran, serta mendesak DPRD Kabupaten Bogor membuat mekanisme pengawasan efektif terhadap pendidikan," ujarnya.
Sabri pun mengatakan, untuk anggaran disisihkan 20 persen dari APBD, kalo masih kurang bisa ajukan ke pusat. jadi Pemerintah Kabupaten Bogor jangan berkilah dengan alasan keterbatasan anggaran. Ini hanya persoalan mau atau tidak Pemkab Bogor, khususnya Dinas Pendidikan turun tangan menyelesaikan masalah.
"Pemerintah harus menyadari bahwasannya anak-anak merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
(mul/b/sal/run)