CIBUNGBULANG - Penyelenggaraan pilkada Bogor sudah memasuki sekitar dua bulan masa kampanye. Masing-masing pasangan calon bersama para tim suksesnya gencar melakukan sosialisasi pengenalan terhadap masyarakat Kabupaten Bogor yang menjadi hak pilih. Pilkada tahun ini digelar serentak dengan diikuti 171 daerah di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat ada sekitar 16 daerah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Bogor.
Ketua Umum Pergerakan Aspirasi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB) Daden Ahmad Sugiri mengatakan, masa pencoblosan sudah semakin mendekati. Namun dirinya melihat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perhelatan pilkada tahun ini. “Boro-boro mereka mengenal para calonnya, mau pilkada saja mereka tidak tahu,” tuturnya kepada Metropolitan, kemarin.
Daden khawatir dengan kurangnya sosialisasi dari KPU dapat berdampak minimnya tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018. Mengingat daftar hak pilih Kabupaten Bogor terbanyak di Jawa Barat sekitar 3 juta hak pilih.
Ia berharap petugas sosialisasi memperkenalkan pasangan calon. Bukan hanya tugas tim sukses paslon saja, melainkan tugas KPU maupun Panwaslu yang lebih bertanggung jawab sebagai penyelenggara. KPU dan jajaran di bawahnya kurang fokus bersosialisasi ke masyarakat.
"Saya mencoba turun ke lapangan menanyakan kepada masyarakat, ternyata masih banyak yang belum mengetahui adanya pilkada tahun ini. Terutama masyarakat di pelosok-pelosok desa terpencil. KPU sendiri membatasi jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing paslon. Sayangnya, KPU sendiri tidak mencetak APK di tiap-tiap wilayah untuk memperkenalkan masing-masing paslon berikut visi-misi dan programnya," tegasnya.
Menurutnya, karena pilkada ini serentak memilih calon gubernur dan calon bupati, jangan sampai masyarakat keliru akibat kurangnya sosialisasi. Kemarin dirinya ikut sosialisasi pilkada yang diselenggarakan PPK, namun sangat disayangkan hanya memuat spanduk calon gubernur. Tidak ada spanduk kelima paslon bupati Bogor, jadi sosialisasi itu tidak efektif dan hanya pemborosan anggaran saja.
"Saya berharap besarnya anggaran yang sudah ditetapkan untuk operasional pelaksanaan pilkada harus dimaksimalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan angka partisipasi masyarakat yang tinggi, bukan cukup mengandalkan tim sukses paslon saja. Ini harus jadi catatan bagi KPUD Kabupaten Bogor," pungkasnya.
(mul/b/sal/run)
