METROPOLITAN – Sudah setahun, ribuan Kepala Kelu­arga (KK) di Kecamatan Su­kajaya masih menempati rumah hunian sementara (Huntara). Mereka yang men­jadi korban bencana alam banjir dan longsor pada Ja­nuari 2020 meminta Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera membuat hu­nian tetap (huntap). Sebab, ribuan warga korban ben­cana alam di enam desa ma­sih tinggal di hunian semen­tara (huntara) yang kondisinya sangat memprihatinkan di tengah pandemi Covid-19. Korban bencana asal Desa Cileuksa, Ida (33), mengaku sudah setahun dirinya ber­sama keluarga masih menem­pati Huntara. Ketika hujan deras disertai angin kencang dirinya merasa waswas. ”Saya dan anak-anak sering ketak­utan saat petir menyambar tiada henti dan hujan deras mengguyur. Sebab, Huntara atapnya dari baja ringan se­hingga rawan sambaran petir,” keluhnya. Senada, ibu beranak dua ini, Mirna (40), menuturkan, su­dah 18 bulan dirinya menem­pati gubuk Huntara. Ia dan warga lainnya sudah jenuh tinggal di tempat pengung­sian ini. Terkadang saat hujan deras turun disertai angin kencang atap Huntara kebo­coran. Tak jarang petir ikut menyambar atap baja ringan, sehingga membuat waswas. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini perlu per­hatian khusus. ”Sambaran petir akibat hu­jan deras dan angin kencang ini sangat mengancam pen­ghuni huntara korban ben­cana longsor. Kami dan war­ga penghuni huntara lainnya waswas dan takut setiap hujan dan petir datang,” ungkapnya. Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera merealisasikan pembangunan relokasi rumah hunian tetap (huntap) bagi korban longsor dan banjir awal 2020. Sebab, penghuni gubuk huntara lainnya sudah tidak betah tinggal di huntara. Sudah hampir 18 bulan mereka ting­gal di huntara dengan kon­disi ruangan sempit dan tidak sehat. ”Kami bersama warga lainnya sangat mendambakan rumah yang layak, sehat dan nyaman untuk ditempati ber­sama keluarga,” pintanya. Terpisah, Kepala Desa (Ka­des) Cileuksa, Ujang Ruhyadi, membenarkan adanya kelu­han warga korban bencana yang menempati huntara. Warga selalu dilanda kegeli­sahan dan ketakutan apabila hujan deras disertai angin kencang dan petir yang sela­lu menyambar atap rumah huntara yang terbuat dari baja ringan. ”Rumah huntara berukuran 3x6 ini seringkali atapnya dis­ambar petir ketika hujan turun. Kebetulan atapnya dari baja ringan, sehingga rawan ter­sambar petir,” ujar Apih, sa­paan akrabnya. Tak hanya atap baja ringan yang selalu dis­ambar petir yang dapat mengancam keselamatan warga pengungsi huntara, tapi juga kesehatan bagi anak-anak dan balita dapat terancam. Dengan ukuran 3x6 rumah huntara yang dihuni empat orang ini sangat kecil dan pengap. Sehingga tak layak kalau terlalu lama ditempati. Sebab, dinding yang terbuat dari asbes ini sangat lembab, apalagi ditambah atapnya banyak yang bocor saat hujan deras turun. ”Sangat tidak layak kalau terlalu lama me­nempati huntara, karena kon­disi seperti ini bisa mengan­cam kesehatan bagi anak - anak dan balita,” jelasnya. Menurutnya, ada sekitar 1.500 Kepala Keluarga (KK) yang menempati gubuk huntara hampir 18 bulan dengan kon­disi cukup memprihatinkan. ”Gubuk huntara berukuran 3x6 ini hanya punya satu ru­angan, sehingga terpaksa harus tidur bersamaan dengan istri dan anak-anak hingga saling berdesakan dengan ruangan sempit itu,” ujarnya. Meski begitu, Ujang berha­rap pemerintah daerah se­gera memperhatikan kondisi warganya itu. Hingga saat ini pemerintah desa belum mendapat informasi secara jelas kapan rumah hunian tetap pascabencana ini di­bangun. Hampir satu tahun enam bulan belum juga ada realisasi pembangunan huntap bagi warga korban bencana longsor dan banjir bandang. Bersama kepala desa lainnya di Kecamatan Sukajaya, ia meminta DPRD Kabupaten Bogor, khususnya dewan da­pil 5, berharap serius dalam mendorong dan menyampai­kan aspirasi keluh kesah warga korban bencana yang saat ini menempati gubuk huntara. ”Warga berharap anggota dewan yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemda segera direalisasikan, mengingat warga sudah tidak betah tinggal di huntara,” tan­dasnya. (ads/b/suf/py)