METROPOLITAN – Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban ben­cana alam yang terjadi pada 2020 di Desa Wargajaya, Ke­camatan Cigudeg, gagal te­realisasi tahun ini. Hal terse­but disebabkan adanya ke­terbatasan anggaran dan kuota pembangunan yang didapatkan dari pemerintah pusat. Akibatnya, sebanyak 42 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban bencana alam harus bersabar dan tetap ber­tahan tinggal di rumah hu­nian sementara di Kampung Ciangerkidul, RT 02/06. Camat Cigudeg, Pardi, men­gungkapkan, melalui surat keputusan bupati untuk pembangunan huntap di ta­hapan kedua baru untuk Desa Sukamaju, Desa Suka­raksa, dan sisanya untuk wi­layah Kecamatan Sukajaya. ”Desa Wargajaya sudah dila­porkan dan didata Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun ta­hapan kedua pembangunan huntap belum menjadi prio­ritas dan harus menunggu pembangunan tahap ketiga,” ujarnya. Menurut Pardi, bukan tidak di-acc pemerintah, melainkan ada pembatasan kuota pembangunan huntap. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengalokasikan 250 unit dan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 250 unit, sehingga total ada 500. Sedangkan ke­butuhan pembangunan huntap di Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg mencapai 2.000 unit. Intinya, sejauh ini ia belum melihat perencanaan pembangunan huntap untuk korban bencana dua tahun lalu di Desa Wargajaya. ”Saya belum melihat pemerintah berencana membangun huntap di Desa Wargajaya. Kemungkinan pembangunan­nya di tahap ketiga,” tukasnya. (ads/c/els/py)