Caringin - Derasnya kunjungan wisatawan dari berbagai daerah tak terkecuali mancanegara ke selatan Kabupaten Bogor, menumbuhkan bisnis rafting atau wisata arung jeram di kawasan Kecamatan Caringin.
Namun pengelolaannya masih dianggap kurang profesional, karena diduga kuat banyak yang tidak mengantongi perizinan. Baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane. Pemkab Bogor sendiri sangat lemah, baik dalam pengawasan maupun pemberdayaan potensi pariwisata rafting. Padahal bisnis rafting bisa menjadi daya tarik wisata yang berpotensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane Teuku Iskandar menegaskan, semua rafting yang ada di sekitar Sungai Cisadane belum ada laporan izin lintasan ke BBWS selaku yang memiliki kewenangan teritorial wilayah sungai. BBWS sendiri mendesak agar Pemkab Bogor segera turun tangan. ”Mengingat agar tidak ada terjadinya alih fungsi di sepanjang aliran Sungai Cisadane.
Selain itu mengantisipasi untuk menghindari adanya kerusakan dan pencemaran air sungai yang diakibatkan maraknya perusahaan rafting,” tegasnya. Masih menurut dia, kewenangan Pemkab Bogor untuk meningkatkan pengawasannya. Karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban adalah pemerintah setempat.
”Seharusnya Pemkab Bogor bisa mengawasi dan melakukan penertiban, karena yang punya kewenangan adalah pemkab,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Rafting Imam Faisal menjelaskan, pihaknya bukan tak ingin mengurus perizinan.
Namun, pengurusan perizinan terkesan sangat sulit. “Kami sadar kok, ini perlu legalitas. Bukan tanpa usaha, kami kerap meminta izin usaha namun selalu mental,” katanya. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Rahmat Sujana enggan berkomentar soal izin usaha wisata rafting ini.
(ash/b/suf/dit)
