METROPOLITAN - MEGAMENDUNG  Kementerian PUPR akan mengejar penyelesaian pembangunan dua bendungan untuk menangkal musibah banjir tahun ini. Lokasi kedua bendungan itu berada di Sukamahi dan Ciawi. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menegaskan, pemerintah masih membebaskan lahan untuk pembangunan kedua bendungan tersebut. Sejauh ini, status pembebasan lahan sudah sekitar 90 persen. "Kami meneruskan pembangunan bendungan yang dipercepat tahun ini bisa jadi, karena tanahnya sebagian besar sudah bebas," ujarnya. Sementara itu, tingkat kemajuan pembangunan bendungan di Ciawi saat ini baru 44 persen dan Sukamahi 35 persen. Basuki berharap kedua bendungan itu bisa beroperasi akhir tahun ini. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga akan melakukan pelebaran sungai. Hal ini agar sungai bisa menampung air lebih banyak. Ujung-ujungnya, risiko banjir bisa ditekan. "Kaya BKT (Banjir Kanal Timur). Jadi tetap pemerintah provinsi itu tugasnya membebaskan lahan, kami (pemerintah pusat) membangun. Ini kolaborasi," ujarnya. Pelebaran sungai ini disebut juga sebagai normalisasi atau naturalisasi. Bedanya, normalisasi sungai artinya proses pembuatan dinding turap beton atau sheetpile pada sisi sungai, sedangkan naturalisasi menggunakan batu kali. Normalisasi dan naturalisasi sebelumnya menjadi perdebatan antara Menteri PUPR dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung, sehingga banjir terjadi. Di sisi lain, Anies menepis pernyataan Basuki. Dia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta. Terkait hal ini, Basuki enggan berkomentar lebih lanjut. Dia menolak untuk berdebat mengenai normalisasi-naturalisasi. "Saya tidak mau debatlah, saya tidak dididik untuk berdebat," ujar Basuki.(nrc/els/py)